Permohonan Pengalihan Penahanan Sudiro Dikabulkan

Bagikan Bagikan
Suasana sidang Sudiro di PN Timika
SAPA (TIMIKA) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Timika, mengambulkan pengalihan penahanan Sudiro terdakwa kasus dugaan penggelapan iuran organisasi PUK SP-KEP SPSI PTFI. Pengabulan pengalihan penahanan Sudiro dibacakan usai pelaksanaan persidangan dengan tahapan meminta keterangan saksi, yakni Yuli Parorongan di PN Timika, Senin (12/6).

Ketua PN Timika Relly D Behuku SH. MH melalui humas PN Timika Fransiscus Y Babthista mengatakan, memang benar Majelis Hakim kasus sidang Sudiro pada sidang yang digelar Senin (12/6) telah mengabulkan pengalihan tahanan. Pengabulan ini dibacakan atau disampaikan setelah pelaksanaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dimana pada persidangan ini, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Yuli Parorongan yang bertindak sebagai Wakil Ketua PUK SP-KEP SPSI PTFI.

“Pengabulan ini, setelah Majelis Hakim melakukan musyawararah atas permohonan kuasa hukum terdakwa, yang disampaikan pada sidang-sidang sebelumnya. Dimana pada permohonan tersebut, kuasa hukum menyertakan jaminan dan lainnya. Dengan demikian status Sudiro menjadi tahanan kota,” kata Fransiscus yang dihubungi Salam Papua melalui telepon selulernya.

Ia mengatakan, pengalihan penahanan kota ini terhitung mulai 12 Juni sampai 1 Juli 2017. Dan dengan dikabulkannya pengalihan tahanan kota, maka Sudiro tidak boleh meninggalkan Kota Timika tanpa ada ijin dari Majelis Hakim. Dan setiap pelaksanaan sidang yang sudah dijadwalkan, terdakwa harus menghadiri. Kalau sampai tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas, maka secara otomatis pengalihan penahanan ini bisa digugurkan dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

“Jadi terdakwa tidak boleh keluar kota dan harus menghadiri sidang sesuai jadwal. Selain itu tidak boleh membuat gerakan tambahan. Dalam arti, perbuatan yang bisa membuat tindak pidana,”jelasnya.

Sementara menyangkut dengan persidangan dengan mendengarkan keterangan Yuli Parorongan. Ia menjelaskan, dalam persidangan tersebut saksi menjelaskan, dirinya mengetahui adanya iuran yang harus disetor ke Pimpinan Cabang PC SPSI Mimika, tetapi tidak dilakukan atau ditangguhkan. 

Penangguhan penyetoran iuran tersebut bukan merupakan inisiatif pribadi Sudiro, namun keputusan seluruh pengurus setelah adanya musyawarah.

Lanjutnya, dalam musyawarah pengurus PUK SP-KEP SPSI PTFI terdapat pro dan kontra. Namun lebih banyak meminta adanya penangguhan, yang disebabkan adanya masalah PUK dan PC. Dimana masalahnya adalah PC tidak mau melantik pengurus PUK.

“Penangguhan iuran didasarkan pada kesepakatan pengurus. Dan uang tersebut masih tersimpan di rekening organisasi. Dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Sudiro, namun untuk mengurus organisasi,”tuturnya. 

Kata dia, dari keterangan saksi tersebut, Sudiro sebagai terdakwa dalam kasus ini membenarkannya.

“Dari keterangan saksi, terdakwa membenarkan apa yang sudah disampaikan saksi,”katanya.

Dalam perkara ini, Sudiro didakwa menggelapkan iuran organisasi yang dipimpinnya sebesar Rp3,3 miliar yang mestinya disetor ke PC SPSI Mimika. Dia dijerat Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara.(Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment