Perolehan WTP Oleh Pemkab Mimika Dipertanyakan

Bagikan ke Google Plus
Viktor Kabey
SAPA (TIMIKA) - Tokoh masyarakat Mimika yang juga sebagai Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Mimika, Viktor Kabey mempertanyakan tentang hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. 

“Penilaiannya berdasarkan apa?. Pasalnya proses pertanggung jawaban APBD  tahun 2015 dan 2016 belum pernah dilakukan,”kata Viktor saat ditemui Wartawan di bilangan Jalan Cenderawasih, Kamis (8/6).

Kata dia, pemerintah daerah harus menjelaskan kepada masyarakat tentang penerimaan tersebut. Hal ini dikarenakan, masyarakat bertanya-tanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)2015 dan 2016 belum dilakukan. Ditambah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sampai sekarang belum ada. 

Lanjutnya, dapat WTP itu memang luar biasa tetapi jika dipikir logika dengan tidak adanya DPRD berartikan tidak ada pengawasan terus penilaian WTP itu dari mana itu yang menjadi pertanyaan masyarakat.

“Dari hal tersebut, maka perolehan WTP yang diterima oleh Pemkab Mimika,”ujarnya.

Ia menambahkan, selain itu BPK juga harus menjelaskan penilaian WTP tersebut kriterianya bagaimana. Jangan membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya, dengan kondisi daerah ini dan Mimika menerima WTP.

"BPK itu menilai WTP sesuai prosedur atau tidak?. Jika sudah sesuai dari mana penilaiannya apakah itu secara administrasi saja atau ada batasan dan sebab akibatnya," ungkapnya.

Viktor mengatakan, apabila pemerintahan berjalan dengan normal, dan mendapatkan WTP itu wajar, karena sudah melalui proses sistem pemerintahan yang ada, seperti adanya Pemda dan DPRD. Dirinya mencontohkan daerah lain yang pemerintahannya lengkap dan itu sah-sah saja mendapatkan WTP.
s
"Ini DPRD tidak ada yang jalan hanya Pemda saja, kemudian masyarakat tidak tahu bagaimana perputaran keuangan. Apalagi pengawasan terhadap apakah kinerja pemda pantas diberikan WTP. Kalau daerah lain saya percaya dapat WTP, karena pemerintahan mereka lengkap ada Pemerintah daerah selaku pelaku pembangunan dan ada DPRD selaku pengawas pembangunan," tuturnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment