Politisi Tolak Yoris Sebagai Fasilitator

Bagikan ke Google Plus
Sejumlah politisi menyampaikan tanggapan mereka soal pengangkatan Yoris oleh bupati
SAPA (TIMIKA) – Sejumlah politikus Mimika menolak mentah-mentah surat keputusan pengangkatan Yoris Raweyai sebagai fasilitator renegosiasi kompensasi atas tanah adat, hutan dan hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro tertanggal 20 Februari 2017. Pengangkatan Yoris dinilai menyalahi kewenangan sebagai bupati serta telah melanggar adat istiadat masyarakat adat yang mendiami wilayah Mimika, yakni suku Amungme dan Kamoro.

Mewakili masyarakat Amungme, politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Markus Timang, menyatakan menolak pengangkatan atau penunjukan Yoris Raweyai sebagai fasilitator dalam rangka renegosiasi antara Freeport dengan Lembaga Adat. Pasalnya, Yoris dianggap tidak mengetahui tapal batas wilayah serta kondisi Mimika secara keseluruhan. Selain itu, Yoris bukan merupakan masyarakat adat dari Amungme maupun Kamoro. Bahkan, Ia mengakui memang Yoris merupakan orang Papua, tetapi tidak pernah memberikan berkontribusi kepada masyarakat adat di Mimika.

“Kami menolak dengan tegas surat keputusan penunjukan Yoris Raweyai untuk memfasilitasi masalah hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro, dia bukan orang Amungme atau Kamoro. Memang dia orang Papua tapi dia hidup di Jakarta dan tidak punya kontribusi untuk Mimika," tegas Markus Timang saat diwawancarai awak media di gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Selasa (6/6).

Sementara itu mewakili masyarakat adat Kamoro, politikus dari Partai Gerindra Muhammad Nurman S karupukaro juga menegaskan hal yang sama menolak keputusan Bupati Mimika nomor 16 yang berkaitan pengangkatan Yoris. Bahkan kata Nurman yang bersangkutan tidak pernah berdomisili di Mimika dan tidak pernah diangkat oleh kedua lembaga adat Lemasa dan Lemasko untuk menjadi advokat dalam pengurusan soal hak ulayat di Mimika.

"Saya mewakili masyarakat Kamoro menolak dengan tegas keputusan bupati nomor 16 tahun 2017 tentang pengangkatan dan penunjukan fasilitator Yoris Raweyai, karena yang bersangkutan bukan masyarakat Amungme dan Kamoro, dia tidak ada di dalam organisasi lembaga adat,” tegas Nurman.

Bahkan politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Saleh Alhamid, juga mengatakan bahwa surat yang dikeluarkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait penunjukan Yoris dinilai salah. Apalagi surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tersebut diberikan kepada seseorang untuk menjadi fasilitator dan menggunakan APBD Mimika. Hal tersebut menurut Saleh dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melihat adanya dugaan korupsi.

"Menunjuk seseorang dari sebuah lembaga yang berbadan hukum untuk menjadi konsultan atau memberikan kewenangan untuk mengurus masalah hak ulayat atau tanah tanah masyarakat Amungme dan Kamoro dengan Freeport. Penunjukan seperti ini tapi dibebankan lewat APBD,” tanya Saleh.

Hal ini menurut Saleh mengindikasikan bahwa Pemkab Mimika dalam hal ini bupati mendorong penetapan APBD Mimika menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) agar tidak diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, anggaran yang di tetapkan tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan seperti ini, yang mana terdapat pada point ketiga yang tertera dalam keputusan bupati. Point ketiga tersebut berbunyi “Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dna Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2017 dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah.”

“Kemungkinan besar APBD menggunakan Perbup untuk membayar hal-hal yang seperti begini,” ujarnya.

Dengan begitu bupati dianggap telah menyalahi kewenangannya selaku pimpinan daerah, serta melanggar adat istiadat masyarakat Amungme dan Kamoro. Seharusnya menurut Saleh, sebelum bupati mengeluarkan surat penunjukan kepada Yoris, baiknya bupati berkoordinasi dengan kedua lembaga adat terkait pengangkatan Yoris sebagai fasilitator untuk mengurus masalah hak ulayat kedua suku.

“Bupati sudah menyalahi kewenangannya dan melangkahi adat istiadat mereka. Harusnya ada koordinasi dengan kedua lembaga adat untuk mengangkat seorang Yoris Raweyai untuk mengurus masalah hak ulayat,” terang Saleh. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment