Polres Tidak Gubris Pengaduan Lemasa Lanjutkan ke Polda Papua

Bagikan Bagikan
Direktur Eksekutif Lemasa Odizeus Beanal dan Kabid Monitoring Lemasa Elrich Orog
SAPA (TIMIKA) - Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) melanjutkan laporan pengaduannya ke Polda Papua, terkait dengan penggunaan atribut Lemasa serta beberapa surat yang dikeluarkan atas nama Lemasa yang dianggap ilegal karena dilakukan oleh oknum yang tidak lagi sebagai pengurus Lemasa.

Ketua Lemasa, Odizeus Beanal bersama Kuasa Hukum Lemasa, Gustaf R Kawer, SH MSI, kepada wartawan, Jumat (9/6) mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada Polres Mimika, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2017, namun tidak digubris. Karena itu pihaknya memutuskan untuk melaporkan perihal tersebut langsung ke Polda Papua.

Odizeus mengatakan, apa yang dilakukan oleh oknum mantan Ketua Lemasa sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana, lantaran telah mengatasnamakan Lemasa untuk beberapa tindakan, seperti mengatasnamakan Ketua Dewan Adat dan beberapa unsur lainnya yang telah mengeluarkan rekomendasi adat untuk memberikan dukungan kepada calon Anggota MRP dari Mimika, dengan menggunakan logo dan cap  Lemasa tanpa persetujuan dari Ketua Lemasa dalam hal ini Odizeus Beanal.

Atas dasar itu, pihaknya membuat laporan polisi ke Polres Mimika, karena sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jayapura, pihak Nerius Katagame Cs, sudah menerima uang sejumlah RP 3 miliar sebagai uang jasa dan pesangon, dan pihaknya sepakat untuk pengurus lama mengembalikan seluruh atribut lembaga.

“Seharusnya setelah menerima sejumlah uang sebagai uang jasa dan pesangon, maka sudah harus membubarkan diri sehingga tidak ada lagi dualisme Lemasa. Namun mereka masih lakukan itu, dan kami tidak mau terjadi konflik di dalam masyarakat kami, karena bahaya jika ada pro dan kontra di tengah masyarakat dan dampaknya tidak akan baik ke depan,” kata Odizeus.

Menurut Odizeus, meski telah dilaporkan ke Polres Mimika, namun pihaknya memutuskan untuk meneruskan laporan tersebut ke Polda Papua, dikarenakan pihaknya dikejutkan dengan surat panggilan dari Polres Mimika, yang meminta pihaknya untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan dari pihak Nerius Katagame Cs yang meminta pihaknya untuk menunjukkan beberapa dokumen yang sebenarnya sudah ada dalam LP sebelumnya.

“Jadi kami malah diminta untuk menunjukkan beberapa dokumen, yang sebenarnya sudah ada di laporan kami sebelumnya. Malahan laporan Nerius diproses lebih dulu dari pada laporan kami, padahal bukti-bukti sudah kami tunjukan. Kami rasa laporan kami tidak ditanggapi sesuai prosedur dan malah sebaliknya kami yang diminta memberikan keterangan, maka kami putuskan untuk melaporkan hal ini ke Polda Papua,” kata Odizeus.

Lanjut dia, pada prinsipnya pihaknya tidak ingin ada laporan yang mempersulit oknum terlapor, akan tetapi mengingat pentingnya meluruskan hal ini,  sehingga tidak terjadi kegaduhan di kalangan masyarakat Amungme, maka perlu meluruskan dualisme yang terjadi.

Di tempat yang sama Kabid Monitorng Lemasa, Elrich Orog, juga mengatakan hal yang sama. Dirinya yang terlibat langsung dalam laporan sebelumnya ke Polres Mimika mengatakan laporan yang disampaikan pada tanggal 16 Mei belum diproses, sementara yang terlapor kemudian melapor pada tanggal 21 Mei malah lebih dulu diproses.

“Waktu itu alasan dari Polres bahwa Kapolres sedang tidak berada di tempat. Padahal kami hanya mau yang terlapor ini dipanggil untuk dimintai konsekuensi kesepakatan yang dihasilkan di PHI Jayapura sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan pelaporan kepada Polda Papua, melalui kuasa hukumnya, Gustaf R Kawer, SH MSI, yang melakukan jumpa pers melalui sambungan telepon, Jumat (9/6), mengatakan berdasarkan laporan tanggal 16 Mei yang diterima secara resmi dan berjanji akan tindak lanjut namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut sehingga pihaknya akan membawa laporan tersebut langsung ke Polda Papua.

"Kita lapor dengan dasar yang cukup, bahwa Nerius itu bukan lagi Direktur Lemasa karena tanggal 14 Oktober 2010 sudah diberhentikan. Dan pada 2011 yang bersangkutan menggugat ke pengadilan tetapi tidak diterima, dengan demikian yang bersangkutan sah bukan lagi sebagai direktur,” kata Gustaf.

Gustaf menjelaskan pada 8 Februri 2013 sudah ada pemberhentian bersama dengan anggota adat lainnya. Kemudian kalau saat ini masih mengatasanamakan diri sebagai ketua lembaga adat dan ketua dewan adat maka ini adalah tindakan yang salah.

“Kita lihat yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir muncul lagi rekomendasi kepada MRP, kemudian buat surat ke LPMAK untuk mendapatkan dana membiayai programnya. Yang perkuat alasan kita lapor itu tanggal 15 Desember sudah buat pernyataan di majelis hakim kelas I A Jayapura bahwa Lemasa versi Odizeus memberikan uang sebesar Rp 3 miliar sebagai uang jasa dan pesangon dan dengan demikian Nerius tidak lagi gunakan Lemasa dan Dewan Adat dan membubarkan diri dengan mengembalikan cap lembaga dan atribut lembaga dan lainnya. Itu dalam pernyataan resmi,” katanya.

Karena itu, bila Nerius masih menggunakan atribut Lemasa maka itu adalah ilegal dan tindakan kriminal sehingga dilaporkan ke polisi.

“Yang kita heran polisi tidak respon laporan kita, justru laporan Nerius ditindaklanjuti, jadi kami nilai bahwa ini ada kesan keberpihakan dari pihak keamanan,” katanya.

Lanjut dia, jika ada indikasi keberpihakan oknum aparat keamanan maka ini akan menimbulkan konflik di lembaga adat, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggiring masalah ini hingga ke Polda Papua.

“Ini dampaknya buruk bagi masyarakat Mimika ke depan. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment