Presiden Sangat Peduli Dengan Masyarakat Papua

Bagikan Bagikan
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun dan Bupati Asmat sedang menyampaikan sambutan dihadapan aparat kampung di Asmat
SAPA (ASMAT) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun didampingi Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos menegaskan Presiden RI, Joko Widodo sangat peduli dengan masyarakat Papua. Kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap Papua bukan dengan pikiran tetapi dengan hati nuraninya.

“Saya ingin sampaikan Presiden peduli Papua itu, masyarakat bisa saksikan sendiri. Saya mau bilang khan tidak enak. Biarlah masyarakat sendiri yang menilai. Walau ada juga yang protes, tidak apa apa. Tetapi, dia sudah perhatikan Papua dengan hati nuraninya. Hanya dia Presiden yang bisa naik motor di pegunungan tengah. Itu pratanda dia sangat peduli,” katanya dihadapan 1.200 aparat kampung, pendamping kampung, Muspida, 23 Kepala Distrik dan Pimpinan SKPD se Kabupaten Asmat.

Menurutnya kehadiran Presiden berulangkali di Papua, meski lewat saja warga di Kabupaten Asmat, dia hendak mempercepat koneksitas infrastruktur di Papua. “Saya mau bilang. Orang semua ribut dengan dia menetapkan satu harga BBM di Papua. Orang bilang itu tidak mungkin. Tetapi, dia tidak pusing tetap menetapkan harga BBM di Papua sama dengan harga BBM di Jakarta, itu pertama. Saat ini, dia sedang berjuang keras koneksitas infrastruktur transportasi darat di Papua, khususnya di pegunung tengah bisa tersambung antara kabupaten dengan kabupaten. Hanya lucunya harga kayu palang di Papua sangat mahal. Mengapa? Presiden sudah bangun pasar untuk mama mama Papua di Jayapura. Mau diresmikan ada yang palang. Mereka tuntut ganti rugi tanah. Jadi harga kayu palang itu mahal,” sindirnya.

Menyangkut Dana ADD, Komarudin menjelaskan, filosofi dana ADD, Presiden Joko Widodo hendak mempercepat pembangunan dari Kampung menuju ke kota Kabupaten. Maka, dia berani mengalokasikan dana ADD miliaran rupiah per kampung. Perubahan regulasi sekarang itu, setiap kampung Presiden menghendaki memiliki dana tersendiri yang di atur di setiap kampung. Hanya pemanfaatan dana tersebut harus hati-hati pengelolaannya. Karena, pengelolaan dana ADD diikuti dengan pengawasan yang ketat dari BPK dan KPK. 

“Jadi saya minta bapa-bapa kampung di Asmat jangan salah mengelola dana tersebut. Karena , saya baru-baru ini mengadakan kunjungan kerja di Maluku. Saya mendengar di seram Timur ada lima kepala kampung yang sudah masuk penjara. Maka, saya berharap pengelolaan dana ADD ini dengan tertib dan ditata sesuai peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku,” katanya mengingatkan.

Pada saat yang sama, Komarudin menyinggung soal pemekaran Kabupaten dan Propinsi. Dia menegaskan pemekaran propinsi dan kabupaten di Papua masih sangat memungkinkan. Karena, rentang kendali pembangunan di Papua ini masih sangat sulit. “Itu artinya pemekaran Kabupaten dan Propinsi di Papua masih terbuka dan tinggal siapa yang cepat sesuai dengan mekanisme dan persyaratan mesti dipenuhi. Saya kebetulan mitra di Komisi II untuk membahas soal pemekaran Kabupaten/kota dan Propinsi serta membahas soal dana ADD,” ujarnya.

Pada sesi tanya jawab, Asisten I Setda Asmat, Yustus Kakom, S.Sos mengusulkan dan meminta Komarudin memperjuangkan secara khusus membuka formasi PNS 2018,  2000 orang khusus untuk anak-anak asli Papua. “Saya minta tolong diperjuangkan membuka formasi khusus PNS khusus anak-anak asli Papua,” pintanya.

Anggota DPRD Asmat dari Fraksi PDI Perjuangan, Yoel Manggaprauw meminta pada moment pesta budaya Asmat 2018, Presiden RI, Jokowidodo bisa mendatangi Kabupaten Asmat. Karena kami dan warga di Kabupaten Asmat juga bagian dari Republik Indonesia. “Itu yang saya mau titip. Di tempat lain di Papua, Presiden bisa datang. Sementara, kami di Asmat hanya lewat-lewat saja. Kami minta tolong sampaikan permohonan kami ini sama Presiden. Kami juga warga Repulik Indonesia,” pintanya.

Sementara Kepala Kampung, Ayam, Bruno Amanko, dan Kepala Kampung Buagani, Anakletus Tee ingin mengetahui persis berapa standarisasi dana ADD untuk seluruh kampung di Indonesia. Menurutnya di belahan lain di Indonesia standard dana ADD sangat besar sementara di Papua berbeda. “Kami minta ada pemerataan,” pintanya.

Menyikapi hal itu. Komarudin menyampakan semua warga di Indonesia menghendaki Presiden bisa berkunjung ke daerah mereka, termasuk warga di Asmat. “Sayang kalau sampai dia kunjungi semua, kapan waktunya dia bekerja. Pada hal, dia harus bekerja keras membenahi ekonomi Indonesia. Jadi, ya harapan warga Asmat tolong membuat moment kegiatan yang bisa Presiden kunjungi,” katanya.

Persoalan formasi PNS khusus anak-anak Papua itu benar. Namun, Gubernur dan bupati serta wali kota seluruh Papua duduk satu meja merancang formasi PNS khusus anak-anak Papua dengan acuan undang-undang Otsus. Saya kira jalan keluarnya itu. Tinggal gubernur, bupati dan wali kota duduk satu meja merumuskan itu. Saya yakin bisa. Karena, saya ketika masih duduk sebagai pimpinan wakil Ketua I DPRP Papua ketika jaman Bas Suebu pernah lakukan itu untuk formasi 1000 polisi anak-anak Papua, bisa. Kuncinya lakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan mantan Gubernur Papua, Bas Suebu dengan menggunakan undang-undang Otsus.”

Tentang pemerataan Dana ADD, kuncinya pada stabilisasi ekonomi Indonesia. Apa bila, keuangan negara tidak defisit, Presiden bisa melakukan dan menaikan dana ADD. Tetapi, konisi keuangan negara belum memungkinkan. “Hanya saya ingin sampaikan untuk menurunkan dana ADD, Presiden tetap kukuh mempertahankan jumlah yang ada. Hanya untuk menaikan barangkali masih berat dan menunggu situasi keuangan negara stabil. Kalau soal gaharu saya sedikit kurang paham,” katanya menanggapi pernyataan Kepala Kampung Buagani soal gaharu. (Sergi)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment