TAJUK : Pungli di Pelabuhan Pomako Dibiarkan?

Bagikan ke Google Plus
Ilustrasi
SAAT ini pungutan liar (pungli) menjadi salah satu perhatian utama dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hampir semua sendi kehidupan yang sejauh ini menjadi sarang penyamun pungli kini menjadi target utama dari Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli. Sejak dibukanya Satgas Saber Pungli ini, sudah ratusan ribu pengaduan yang diterima langsung dari masyarakat. Sayangnya yang baru bisa ditangani baru ratusan saja.

Beberapa sarang penyamun pungli yang sejauh ini sudah tersentuh operasi tangkap tangan dari pihak KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Saber Pungli adalah di lembaga eksekutif, legeslatif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan (yudikatif), lembaga-lembaga keuangan seperti perpajakan dan bea cukai sampai ke bandar udara (bandara) dan pelabuhan laut.

Secara khusus pungli di pelabuhan laut boleh dikata sudah merata terjadi di seluruh pelabuhan di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Pomako Timika. Namun baru di sedikit pelabuhan laut yang sudah berhasil diungkap dan kini proses hukum selanjut masih dalam penanganan aparat hukum. Sebut saja di Pelabuhan Samarinda yang terjadi pada Maret lalu, Polda Kalimantan Timur menetapkan 3 orang pengurus koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagai tersangka pungutan liar. Dua tersangka sudah ditahan, sementara 1 tersangka lainnya masih diburu. Selain melalui oknum di koperasi TKBM, pungli di pelabuhan juga marak dilakukan oknum pegawai Bea Cukai, oknum aparat keamanan (TNI Polri) yang bertugas di pelabuhan hingga oknum di Syahbandar.

Singkat kata, kita langsung ke pertanyaan, bagaimana dengan Bandara Mozes Kilangin Timika dan di pelabuhan laut di Pomako? Sama halnya di daerah lain di Indonesia, di dua tempat basah transaksi bisnis dengan aliran uang miliaran rupiah ini sudah pasti ada, namun sejauh ini masih terkesan dibiarkan. Hal ini terjadi karena ada pihak yang ingin terus menikmati uang dari hasil pungli tersebut. 

Di Bandara Mozes Kilangin misalnya pernah terjadi penangkapan terhadap kura-kura mocong babi berjumlah ribuan ekor yang hendak dikirim ke luar daerah. Banyak pihak bermain dan kenyang dengan hasil pungli dalam bisnis terselubung ini. Selain kasus ini, diduga kuat masih ada bisnis gelap lain yang hingga kini terus berlangsung, karena dibackingin oknum-oknum yang mempertebal kantongnya dengan pungli.

Lalu bagaimana dengan pungli di pelabuhan laut Pomako, apakah ada? Sudah sangat pasti ada. Letak pelabuhan yang jauh dari kota, jauh dari pemantauan langsung aparat pemerintah (eksekutif), legeslatif dan yudikatif, terdapat banyak oknum yang selama ini melakukan pungli secara terstruktur, masih dan terencana di pelabuhan Pomako.

Lalu dimana saja bidang usaha yang diduga menjadi sarang empuk pungli? Jawabnya hampir semua bidang usaha di pelabuhan ini, terlebih yang berkaitan dengan masuk dan ke luarnya barang, termasuk terjadi pada kapal-kapal penangkap ikan dari luar Papua yang beroperasi di perairan daerah ini. Ada oknum-oknum tertentu yang diduga melakukan pungli dalam jumlah besarterhadap pemilik atau pengelola kapal-kapal ikan di pelabuhan Pomako. Jumlahnya bisa mencapai enam kali lipat lebih besar dari yang harus disetor ke kas daerah ini. Misalnya, kalau yang harus disetor ke kas daerah Rp 10 juta, maka oknum tersebut mematok nilai pungli sampai Rp 60 juta. Bukti-bukti terkait dengan pungli ini, siapa oknum-oknum pelaku dan bukti-bukti transfer uang melalui bank sudah ada dan tinggal menunggu waktu untuk dipublikasikan melalui media massa.

Yang patut disayangkan adalah ada pihak pengelola kapal ikan yang sebenarnya sudah melaporkan masalah pungli ini ke sejumlah pihak, agar bisa diproses pelakunya, tapi entah karena faktor apa, hingga kini belum ada tindakan apa-apa. Akibatnya oknum-oknum yang pungli tersebut merasa besar kepala, merasa tidak tersentuh aparat dan kebal hukum. Parahnya lagi, ada oknum pengelola atau pemilik kapal yang terpaksa menyetujui pungli ini karena tidak mau bisnis ikannya terganggu, sehingga semakin merajalelalah pungli tersebut di pelabuhan Pomako. 

Konon ada pengelola/penanggung jawab kapal ikan yang sudah melaporkan masalah pungli ini secara tertulis ke berbagai instansi pemerintah dan instansi hukum di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan sampai ke Kemenko Kemaritimin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Semoga saja surat ini segera mendapat respons dan perhatian serius. Juga semoga saja, tidak lagi terjadi pembiaran terhadap pungli di Pelabuhan Pomako, seperti yang terjadi pada pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia.(yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment