2018 Tidak Ada Bantuan Permodalan Untuk KUKM

Bagikan ke Google Plus
Cherly Lumenta
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif (Diskop dan EK) Kabupaten Mimika, Cherly Lumenta mengatakan, di 2018 nanti pihaknya tidak akan memberikan bantuan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Hal ini karena telah ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Ia mengatakan, sebagai wadah ekonomi rakyat, koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) yang bisa menjadi payung pergerakan ekonomi untuk masyarakat tingkat menengah ke bawah, maka harus menjadi mitra pemerintah untuk mencapai visi dan misi bupati. 

“Kami akan terus lakukan pendampingan dalam meningkatkan koperasi dan UKM di Mimika,”kata Cherly saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Kata dia, koperasi dan UKM memiliki beberapa kendala, yakni SDM dan permodalan. Untuk SDM, cara kita berinteraksi bidang usaha masing-masing masih sangat konvensional dan tradisional. Dan malah kecenderungannya habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. 

“Jadi SDM kurang dibina, sehingga kapasitas masih rendah dalam memahami karakteristik dari usaha,”kata Cherly.

Sementara untuk permodalan, kata dia, kita tahu bahwa koperasi dan UKM selalu identik dengan bantuan pemerintah. Namun, bantuan yang sudah diberikan, tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sehingga menjadi KUKM yang meminta-minta bantuan. Padahal sebagai lembaga ekonomi, hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Koperasi dan UKM dilarang meminta bantuan. Karena sebagai wadah ekonomi, kitalah yang akan mengelola potensi menjadi kuat dan mandiri. Dan pemerintah sifatnya hanyalah memfasilitasi,”ujarnya.

Lanjutnya, oleh itu, untuk aspek permodalan Diskop dan EK, untuk 2018 nanti, pihaknya tidak akan memberikan permodalan kepada koperasi dan UKM. Ini karena, Diskop Provinsi Papua memberikan akses baru, untuk bisa mendapatkan permodalan, yang namanya LPDB. 

Ia menjelaskan, tidak diberikannya bantuan pada 2018 ini, tentunya telah dilakukan evaluasi. Dimana selama dua tahun sebelumnya, yakni 2015-2016 pihaknya sudah mengeluarkan Rp3 miliar lebih. Dengan rincian pada 2015 bantuan yang diberikan sebesar Rp1 miliar, dan 2016 Rp2,3 miliar.

“Ini uang negara yang disiapkan bagi koperasi dan UKM, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan usaha yang ada. Sehingga menjadi kuat dan mandiri. Dan penggunaan bantuan ini ada aturan dan prosedur yang dilakukan, termasuk pengembalian,”terangnya.

Oleh itu, kata dia, untuk mengetahui perkembangan tersebut, pihaknya akan turun ke lapangan. Ini dilakukan, untuk mendata dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan koperasi-koperasi yang ada. Sehingga semua bisa terdata dengan baik. 

Kalau sudah terdata dengan baik, maka akan terlihat koperasi mana yang sudah berkembang dan mana yang belum. Dan apabila masih ada yang belum akan dilakukan pendampingan, khususnya pada hal manajemennya, bukan permodalannya lagi. 

“Kami akan turun ke lapangan, untuk evaluasi koperasi-koperasi yang ada. Sehingga akan diketahui, berapa koperasi yang masih aktif, dan berapa yang sudah berkembang,”ungkapnya.(Red)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment