BPM Dampingi Aparat Kampung Susun APBK-RKPK

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Mimika, Michael R. Gomar memberikan pendampingan kepada ratusan aparat kampung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan sistem keuangan desa.
Kegiatan itu berlangsung di Graha Eme Neme Yauware, Jalan Budi Utomo, Selasa (18/7) dengan melibatkan staf dari Kementerian Desa Republik Indonesia, para kepala kampung, sekretaris kampung, bendahara kampung, ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) serta pendamping kampung yang tersebar di 133 kampung,  18 Distrik.
Menurut Michael kegiatan itu  penting diikuti para aparat kampung, mengingat penyusunan APBK dan RKPK Tahun Anggaran 2017 harus menggunakan aplikasi sistem keuangan desa.
"APBK dan RKPK merupakan dokumen perencanaan yang wajib disiapkan pemerintah kampung untuk penyaluran dana desa tahap pertama, dan tahap kedua,” katanya.
Dia menjelaskan penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Mimika Tahun Anggaran 2017 mengalami keterlambatan. Keterlambatan itu akibat banyak aparat kampung yang belum menyiapkan dokumen APBK dan RKPK sesuai dengan sistem keuangan desa yang diminta oleh Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Mimika. Pasalnya, selama tahun anggaran 2015 dan 2016, sistem pelaporan pengelolaan DD dan ADD dilaporkan secara manual.
Ia mengakui untuk mengaplikasikan sistem keuangan desa membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan aparat kampung dapat mengikutinya dengan seksama. Sehingga penyaluran DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa segera dialokasikan ke setiap kampung.
"Kita harapkan melalui kegiatan ini  kampung yang belum menyusun APBK dapat menyusunya dengan baik. Bagi kampung yang sudah agar dapat melihat kembali susunan APBK dan juga standar satuan belanja desa yang sudah dituangkan dalam sistem keuangan desa," harapnya.
Sedangkan, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang diwakili Asisten I Setda Mimika, Demianus Katiop mengingatkan kepada aparat kampung bisa  bertanggungjawab mengelola anggaran yang dikucurkan dan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan.  Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di kampung dapat terpenuhi.  "Jadi, pengelola anggaran di kampung harus bekerja dengan penuh tanggungjawab, " harapnya.
Dikatakannya, pengembangan aplikasi sistem keuangan desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menyebutkan, launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015. Anggota DPR RI menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun BPKP dan memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk.
Maka terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.(Irsul)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment