Dana Desa Rawan Korupsi Karena Kurang Pendampingan

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Anak Muda Papua Anti Korusi (Kampak) wilayah Jakarta, Johan Rumkorem, mengatakan bahwa anggaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk pembangunan kampung sangat rentan di korupsi. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah melalui instansi terkait maupun pendamping dan aparatur kampung. Agar pembangunan kampung dapat disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Kampung (RPK).

“DD ini sangat rentan sekali, jadi perlu pendampingan dari dinas terkait,” kata Johan Rumkorem kepada Salam Papua, Minggu (9/7).

Menurut Johan, keterlibatan semua pihak terutama pengawas pengguna anggaran DD harus lebih aktif. Pasalnya percuma dilakukan pengawasan dan pendampingan tetapi masih saja terdapat anggaran yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor terjadinya korupsi.

“Semua harus terlibat, supaya sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya.

Lanjut Johan, salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor yang menimpa salah seorang kepala Kampung Yobdi, yang bersangkutan nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena penyelewengan anggaran kampung. Masyarakat melaporkan yang bersangkutan ke polsek setempat, selanjutnya yang bersangkutan sempat dipanggil tiga kali oleh penyidik, namun tidak diindahkan dan berujung gantung diri. Hal seperti itu menurut Johan sangat disayangkan.

“Jangan seperti yang terjadi di Biak, salah satu kepala kampung gantung diri karena korupsi DD,” ungkap Johan.

Pelajaran bagi semua kepala kampong agar dapat menggunakan DD tidak sesuka hati, melainkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang tertuang dalam RPK agar hasilnya bisa di nikmati oleh banyak orang.

“Ini jadi pelajaran supaya bangun desa itu harus benar-benar sesuai perencanaan kampung,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment