Dana Ombas Tidak Boleh Gunakan APBD

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Ketua DPC Partai Hanura Mimika Saleh Alhamid mempertanyakan dana Omaleng-Bassang (Ombas) atau dana stimulant yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kepada masyarakat, apakah bersumber dari dana pribadi Eltinus Omaleng, SE, MH dan Yohanis Bassang, SE, MSi atau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika.

“Kalau disebut dana Ombas mestinya tidak boleh gunakan dana dari APBD,” kata Saleh saat ditemui wartawan dikediamannya di Jalan Sam Ratulangi, Jumat (21/7).

Saleh menjelaskan, nama Ombas merupakan singkatan dari nama Omaleng dan Bassang yang dipergunakan untuk kampanye pada saat pencalonan kepala daerah tahun 2013 lalu. Setelah mereka menjabat Bupati dan Wakil Bupati Mimika, mestinya nama tersebut harus dihilangkan, karena bukan lagi masa kampanye melainkan sebuah pemerintahan untuk melayani masyarakat.

“Nama Ombas itu kepanjangan dari Omaleng dan Bassang dan waktu kampanye dia menabur janji politik menggunakan Ombas. Setelah menjabat sebagai kepala daerah mestinya nama itu dihilangkan dan menggunakan pemerintahan,” jelas Saleh.

 Saleh menegaskan, nama tersebut berpengaruh di masyarakat, padahal kenyataan di lapangan, dana Ombas menggunakan uang Negara. Andainya bila Ombas pribadi mempunyai dana sebanyak itu tidak mungkin akan diberikan kepada masyarakat, pasti Ombas akan menggunakannya untuk memperluas usahanya, bahkan disimpan untuk kepentingan Pilkada.

“Ombas itu tidak punya uang, yang ada itu uang pemerintah dari rakyat. Seandainya ada uang pribadi Omaleng dan Bassang kenapa tidak di deposito,” katanya.

Saleh mengatakan, penyaluran dana menggunakan nama Ombas menggunakan dana dari pemerintah atau APBD sejauh ini bisa berjalan karena tidak ada pengawasan dari DPRD.  

“Ini menyangkut nama orang, berarti ini pribadi. Ini membuat ada tanggapan masyarakat bahwa Omaleng dan Bassang yang memberikan mereka uang bukan uang negara. Itulah kalau tidak ada pengawasan sehingga anggaran ditetapkan menggunakan Perbup,” jelasnya

Sementara itu Politisi partai Bulan Bintang, Gerson Harold Imbir menanggapi baik penyaluran dana Ombas untuk masyarakat. Cuma ia meminta agar dana Ombas tersebut harus tertuang dalam Perda sehingga tidak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sama halnya dengan dana Eme Neme yang dibuat oleh Bupati sebelumnya Klemen Tinal yang dimuat di dalam Perda.


“Penggunaan dari dana Ombas itu baik cuma harus dibuat dasar hukumnya,” kata Gerson kepada Salam Papua via telpon, Jumat (21/7). (Ricky Lodar)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment