Demo Tuntut Dana Insentif Pintu Dispendasbud Disegel

Bagikan Bagikan
Puluhan guru honorer saat melakukan demo damai di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika
SAPA (TIMIKA) - Aksi demo menuntut pencairan dana insentif dilakukan oleh sejumlah guru honor yang tergabung dalam Solidaritas Guru se Kabupaten Mimika di halaman Kantor Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), Senin (3/7) berujung keributan serta penyegelan pintu masuk Kantor Kadispendasbud.

Ratusan pendemo mulai menempati halaman Kantor Dispendasbud sekira pukul 09.30 WIT, serta memulai menyampaikan orasi dan tuntutan agara Kadispendasbud Mimika, Jeni Ohestin Usmany segera mencairkan dana insentif bagi seluruh guru honor yang sudah mengabdi dalam mendidik anak Papua di pedalaman hingga dalam wilayah Kota Timika, sebab dana insentif merupakan dana apresiasi yang wajib dibagikan kepada seluruh guru, baik honor, kontrak hingga pegawai negeri sipil (PNS).

"Sebagai pengguna anggaran kami hanya bisa mengacu pada DPA yang ada. Dan bekerja mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan, "ungkap Jeny saat menjawab tuntutan para pendemo.

Menurut Jeni, sejak awal pembayaran tunjangan tambahan penghasilan guru honor dan PNS bisa dilaksanakan dengan tanpa harus melalui prosedur, akan tetapi ketika dilakukan efaluasi di Jayapura, ternyata hal tersebut menyalahi aturan. Dengan demikian menurut Jeny, dirinya pun telah menanyakan langsung kepada tim anggaran di Jayapura terkait apa jawabannya jika para guru yang pada tahun-tahun sebelumnya biasa mendapatkan insentif, namun tiba-tiba tahun berjalan para guru tersebut pun tidak bisa menerima insentif.

"Kalau bapak dan ibu bilang saya tidak punyai hati, itu tidak apa-apa. Tapi saya sudah berusaha menanyakan ke tim anggaran di Jayapura, kenapa tahun ini insentif tersebut tidak bisa disalurkan bagi semua guru. Tapi jawaban yang saya terima bahwa hal yang selama ini biasa terjadi adalah menyalahi aturan," tutur Jeni.

Jeni menambahkan, jawaban atas pertanyaanya dibahas langsung dalam forum yang melibatkan Sekda Mimika dan Sekretaris Bappeda Provinsi. Karena itu dirinya tidak bisa mengabulkan tuntutan segera mencairkan insentif. Hal ini diakui Jeni sebab dirinya berbicara berdasarkan aturan bukan kebijakannya selaku Kadispendasbud.

Ia mengatakan, satu kegiatan yang dilakukan agar bisa membagikan insentif kepada setiap guru adalah berusaha agar setiap guru harus memiliki kontrak dengan Pemda, sehingga jika sudah ada SK pengangkatan dari Pemda maka hak guru yang bersangkutan akan dibayarkan.

"Kalau kami bayarkan insentif guru yang tidak diangkat melalu SK Pemda, maka itu satu kesalahan yang kami lakukan dan akan menjadi temuan," ujar Jeni.

Dalam momen yang sama, Jeni pun mengakui jika semua guru merasa dirugikan, maka akan lebih bagus ditempuh melalui jalur hukum.

"Silahkan tempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Saya cuma pengguna anggaran bukan pengambil kebijakan. Karena itu, dinas akan membayar berdasarkan apa yang ada dalam dokumen kami. Satu hal yang merupakan aturan yang tetap akan kami lakukan adalah validasi data," ungkapnya.

Pernyataan Jeni tersebut sontak menimbulkan keributan para pendemo yang sebagian besar mengakui pembagian insentif tidak adil. Selain itu, dalam aksi yang diwarnai keributan dengan durasi waktu yang lama tersebut para pendemo meneriakan, bahwa Jeni mengusulkan penempuan jalur hukum sebab, Jeny pun telah menggandeng pengacara.

"Selama ini yang dibicarakan Kadispendasbud adalah Perbup. Tapi yang kami pertanyakan kenapa harus diadakan lagi perekrutan guru kontrak,"ujar Kepala SD YPPK Uta, Mimika Barat, Ignasius Rudin yang juga menyampaikan orasi.

Ignasius mengatakan dalam Perbup, guru kontrak yang telah mengabdi selama dua tahun lebih akan mendapatkan insentif. Namus menurut Ignasius, sangat disayangkan karena saat melakukan aksi demo 22 Juni lalu, Kasubag Program Dispendasbud, Stanislus Laiyan  mengatakan dana insentif tersebut ada dalam DPA untuk guru kontrak. Namun yang disampaikan Jeni sangat berbeda dan selalu dialihkan ke Kementerian.

Ignasius juga mengakui adanya pernyataan Jeni dalam media pemberitaan, dimana Jeni mengakui bahwa meski para guru melakukan aksi hingga jungkir balik, namun insentif tidak akan dikeluarkannya.

Ignasius mengatakan, pejabat yang menjabat sebelum Jeni dan Bupati pun mengakui bahwa insentif merupakan dana wajib sebagai apresiasi kepada para guru.

"Sangat disayangkan kalau pernyataan seorang ibu yang merupakan seorang pemimpin berkomentar seperti itu. Itu berarti ibu Jeni tidak punyai hati nurani, coba bicara dengan para guru, jangan bicara di koran yang seolah-olah main-main," tutur Ignasisus. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment