Diakui Inspektorat Mimika Sudah Tindaklanjuti LHP BPK

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Kepala Inspektorat Mimika, Y. Sasarari mengakui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi terhadap laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2016 sudah ditindaklanjuti dengan menyertakan surat Bupati Mimika, Eltinus Omaleng SE MH.

"Dua minggu lalu kami sudah terima rekomendasi dari BPK terkait pemeriksaan keuangan kita di Mimika. Rekomendasi itu kami  sudah  tindaklanjuti dengan menyertakan surat Bupati. Intinya BPK sudah mengetahui bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti," katanya  saat ditemui usai melaksanakan apel pagi di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (24/7).

Sasarari mengungkapkan, dari semua rekomendasi yang diberikan BPK, semua sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Mimika, dan telah disampaikan ke pihak BPK Propinsi. "Semua sudah ditindaklanjuti, berdasarkan semua rekomendasi yang diterima," ujarnya.

Dia menyebutkan bentuk rekomendasi yang diterima dari BPK, soal administrasi dan penyetoran kembali yang telah ditemukan melalui hasil pemeriksaan BPK kepada tiap SKPD di Pemkab Mimika.
Namun ketika ditanyai berapa jumlah kerugian yang sudah disetorkan, Sasarari mengakui, dirinya belum mendata hal tersebut secara pasti. Namun, soal kerugian  tetap akan dilakukan secara bertahap. "Kemarin ada penyetoran kembali, tapi saya lupa berapa angka pastinya. Pasti kita akan telusuri kesana juga secara bertahap," ujarnya.

Dikatakannya selain kerugian, setiap SKPD, PPTK, Bendahara maupun pihak ketiga masih perlu melengkapi beberapa surat teguran. "Kita akan lengkapi lagi surat-surat teguran kepada pimpinan SKPD, PPTK, Bendahara atau pihak ketiga supaya akan kita sampaikan lagi ke BPK," ujarnya.

Dari sisi aturan yang berlaku, kata Sasarari, pihak BPK masih memberikan kelonggaran waktu selama 60 hari setelah penyerahan LHP, semua persyaratan yang masuk dalam remendasi sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti Pemkab Mimika.


Dengan demikian, Ia berharap dalam jangka waktu enam puluh hari tersebut, setiap Pimpinan SKPD segera menjawab  sesuai rekomendasi yang diminta BPK. "Berdasarkan aturan itu ada waktu enam puluh hari untuk kita akan sampaikan tindaklanjut ke BPK. Makanya, kita sekarang sedang berusaha lakukan secepat mungkin. Dan tiap pimpinan SKPD juga diharapkan bisa mebindaklanjuti hal ini," harapnya.  (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment