Direncanakan di Mimika Bangun PLTMG

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA)PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan Papua (IPU) merencanakan pembangunan  Pembangkit Listrik Tenaga Minyak Gas (PLTMG) di wilayah Paumako. Mewujudkan perencanaan itu, PT. PLN Persero mendiskusikan bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, di ruang pertemuan lantai III, Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (25/7) lalu.

 Dalam pertemuan itu PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan Papua (IUP) diwakili  Asisten Analyst hukum PT PLN Persero UIP Papua, Ardian Ricky, Asisten Manager Proyek PLTMG (MPP) Timika, Reza Avianto, Kepala PLN Area Timika, Salmon Karet dan  sejumlah pimpinan SKPD selaku pemangku jabatan di lingkup Pemkab Mimika.

Kepada wartawan Avianto  mengakui, pertemuan tersebut merupakan sosialisasi tahapan awal bersama Pemkab Mimika. Pertemuan berikut membahas penuntasan ganti rugi lahan milik masyarakat setempat.

“Kami hari ini (kemarin- Red) masih dalam tahapan awal terkait apa yang kelak akan kami bangun sebelum pembangunan PLTMG dituntaskan. Ini sebatas untuk menyamakan fisi dan misi bersama Pemkab,” ujarnya.

Dia menyebutkan berdasarkan target PT. PLN Persero telah menjadwalkan dan mengirim data kepada Pemkab Mimika terkait persoalan pembebasan lahan harus diselesaikan hingga akhir Agustus. Meskipun  target tersebut merupakan target yang fleksibel. Sebab persoalan pembebasan tanah masih harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat selaku pemilik lahan.

Dia berharap dalam pertemuan berikut itu sudah dihadiri masyarakat pemilik lahan pada wilayah yang akan dibangun  Garda Induk dan Transmition line. Apa bila, masyarakat pemilik hak ulayat semua bisa menghadiri pertemuan. Pada saat yang sama, sosialisasi bisa berlangsung. Supaya, target waktu bisa tercapai sebelum proyek dibangun 2018, persoalan  status tanah semua sudah final.

“Target kita untuk pembangunan Garda Induk dan Transmition line itu sebelum 2018. Itu makanya sekarang kami kejar target untuk penyelesaian persoalan pelepasan lahan,” harapnya.

Sedangkan Asisten Analis Hukum PT PLN Persero UIP Papua, Ardian Ricky mengakui, pembebasan lahan dimana PLTMG dibangun telah menyurati Kakanwil Provinsi Papua. Namun, jawaban surat itu hingga saat ini belum  menerima tanggapan.

“Kan proses untuk pembebasan lahan Garda Induk dan Transmition line dan Pembangkit itu berbeda. Kalau yang pembangkit itu lahanya 10 hektar, jadi Panpel itu dari Pemkab Mimika dan BPN,” ujar Ricky.

Menanggapi hal itu, Asisten IV, Alfred Douw berharap, dengan direncananya pembangunan garda induk dan tapak tower,  persoalan atau kendala dilapangan dalam hal ini masalah lahan. Pemerintah daerah akan segera menyelesaikannya. Namun, itu membutuhkan dukungan dari SKPD terkait seperti ESDM, BPN, Bagian Pertanahan dan bagian Pemerintahan Kampung .


“Jadi SKPD terkait harus langsung turun ke lapangan untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan ini hingga bisa dibayarkan. Sebab persoalan lahan sangat rumit, sementara SKPD lainya sesuaikan dengan tupoksi masing-masing,” katanya. (Acik) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment