Disdukcapil Akan Membuka Pelayanan Masalah Pernikahan

Bagikan ke Google Plus
Jhon Wicklif Tegai
SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Jhon Wicklif Tegai mengakui, pihaknya menambah pelayanan laporan terkait permasalahan pernikahan dan perceraian. Khususnya yang berkaitan dengan pengurusan dokumen, sehingga bisa memastikan legal dan ilegalnya dokumen pernikahan pasangan suami istri (pasutri) tersebut.

"Nanti kami akan diskusikan soal penanganan pengurusan masalah dokumen pernikahan dan perceraian. Karena jujur banyak rumah tangga yang mengalami cerai, tapi dokumen nikahnya tidak pasti,"ujar Wicklif saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (6/7).

Menurut Wicklif, saat dirinya menjabat 2015 lalu, sudah lebih dari dua pasangan nikah yang mempersoalkan dokumen keabsahan pasangan nikah. Dengan demikian jika dikaji atau di kumpulkan lagi, maka kemungkinan sampai saat ini bisa mencapai lebih banyak lagi.

Dijelaskannya, secara hukum negara seorang  pria yang menikahi perempuan baik secara agama dan secara sipil negara, maka perempuan tersebut yang berhak  tercantum dalam kartu keluarga (KK) yang sah. Dengan demikian, jika sang suami menikahi perempuan lain  atau ke dua, maka istri kedua tidak memilki tidak bisa mengurus KK dengan mencantumkan nama pria yang sama sebagai kepala keluarga, sebab pria tersebut sah menjadi suami orang.

"Kebetulan hari ini (kemarin red), ada seorang istri datang mengadu terkait perceraiannya yang dilakukan secara sepihak oleh suaminya. Padahal ibu tersebut istri sah yang ada dalam dokumen kependudukan khusus akta nikah,"ungkapnya.

Ia menambahkan, dari kondisi tersebutlah, pihaknya akan membuka pos pelayanan pernikahan. Namun kapan pelayanan itu ditambah atau dibuka, pihaknya belum bisa sampaikan. Karena masih menunggu adanya kesepakatan atau pengesahan pelayanan khusus, yang nantinya akan disertai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Lanjutnya, dan apabila pelayanan tersebut berjalan, maka akan fokus pada pembenahan urusan pernikahan atau perceraian secara procedural. Ini dilakukan, agar mendapatkan pengesahan atau legalitas pernikahan serta perceraian tersebut.

"Intinya kalau Pengadilan memutuskan perkara perceraian harus disamakan dengan dokumen sipil atau negara. Nikah secara adat atau agama itu bisa saja digonta-ganti oleh manusia. Tapi untuk bisa mengurus KK, harus benar-benar sesuai dokumen di data kependudukan,"ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment