Dishub Asmat Diminta Ganti Rugi Lahan Pelabuhan

Bagikan ke Google Plus
SAPA (ASMAT) - Sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik ulayat lahan di Cemnes, Kampung Mbait, Distrik Agats, yang kini telah dibangun Pelabuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Senin (17/7) siang.
Warga yang datang menuntut agar Dinas Perhubungan menyelesaikan ganti rugi lahan di Cemnes yang dimanfaatkan sebagai Pelabuhan Dinas Perhubungan Asmat.
“Mereka meminta kompensasi lahan Pelabuhan Dinas Perhubungan di Cemnes seluas 1 hektar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, Pieter Dallung usai pertemuan dengan pihak pemilik ulayat di ruang kerjanya, Senin siang.
Pieter mengakui pemerintah setempat memang belum memberikan kompensasi lahan pelabuhan kepada pemilik ulayat. Dimana pelabuhan itu sudah dibangun pada tahun 2016, dan baru di fungsikan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal Dinas Perhubungan Asmat, speedboat maupun kapal kayu lainnya.
Pieter yang juga masih aktif menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum mengatakan, pihak pemilik ulayat tidak menyampaikan berapa besar tuntutan mereka. Hanya saja meminta agar pemerintah segera memberikan ganti rugi lahan yang dimaksud.
“Pemerintah siap untuk menyelesaikannya. Tapi tidak bisa dipenuhi dalam tahun ini. Mungkin di tahun anggaran berikutnya. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun ini sudah berjalan dan tak dapat dimasukan ke dalam APBD Perubahan 2017,” jelas dia.
Katanya, kompensasi hak ulayat pelabuhan Dishub di Cemnes bakal dimasukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dishub Asmat tahun 2018. Selanjutnya menunggu jawaban dari tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat.
Ia juga menjelaskan, setiap usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di setiap tahun anggaran, belum tentu di setujui oleh tim anggaran. Karena selalu ada skala prioritas pembangunan yang diutamakan.
“Dalam APBD perubahan tidak ada penambahan anggaran baru, hanya pergeseran saja. Nah, kita disini tidak ada anggaran yang bisa digeser untuk memenuhi tuntutan mereka. Saya sudah jelaskan, dan mereka bisa menerima itu,” tuturnya.
Meski begitu, Pieter optimis Bupati Asmat Elisa Kambu akan merespon aspirasi masyarakat yang menuntut pembebasan lahan tersebut. “Bupati sangat merespon kegiatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi sangat mungkin akan diselesaikan,” tambahnya. (Nuel)


Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment