Dispendasbud Diminta Tidak Korbankan KBM di Pedalaman

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Dua lembaga adat, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro meminta Pemkab dalam hal ini Dispendasbud Mimika lebih bijaksana menyelesaikan persoalan pembayaran insentif yang dituntut ratusan guru honorer.

Apalagi ratusan guru honorer di lingkungan Dispendasbud Mimika telah melancarkan aksi mogok kerja yang dipastikan berdampak pada kegiatan belajar mengajar (KBM) terutama di sekolah pedalaman gunung dan pesisir Mimika.

"Pemerintah harus jeli, bijaksana dan segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai KBM tidak jalan dan anak-anak kita yang jadi korban," kata Ketua Lemasa, Odizeus Beanal BSc kepada wartawan, Jumat (28/7)

Menurutnya, dalam profesi guru, perbedaan status honorer atau ASN tak berperan signifikan. Seharusnya, guru dilihat dan dinilai dengan kacamata kinerja, maka yang berhak mendapatkan insentif adalah mereka yang bekerja.

Namun untuk itu, para pegawai di Dispendasbud Mimika harus lebih sering turun ke lapangan, gunung dan pesisir untuk memonitor langsung keberadaan guru di tempat tugas. Hanya dengan cara itu Dispendasbud memiliki data faktual dan valid guru yang bekerja membangun sumber daya manusia Mimika dan mana yang tidak.

"Beri insentif bagi guru yang bekerja. Dinas harus turun ke lapangan lebih sering, bukan lebih banyak ke luar ke daerah lain. Pembangunan hanya akan berhasil jika manusianya dibangun lebih dulu. Makanya harus cari kepala dinas yang punya hati melayani masyarakat," kata Odi
Di tempat berbeda, Ketua Lemasko, Robertus Waropea menyatakan hal sama. Menurutnya, tidak ada alasan Dispendasbud Mimika untuk tidak membayarkan insentif guru honorer.

"Guru honorer ini sudah dibayar dua kali. Anggaran tahun ini pakai Perbub, harusnya anggarannya sama dengan tahun lalu dan menurut kami data-data guru itu ada," kata Waropea.

Selama Lemasko turun ke wilayah adatnya di pesisir Mimika, ungkapnya, adalah fakta bahwa para guru honorer yang bertahan di tempat tugas dan membaur dengan masyarakat. Sementara sebagian besar guru berstatus ASN lebih banyak berada di kota Timika.

"Guru honorer ini kan sifatnya sementara, makanya mereka menunjukkan kinerja agar bisa dipertahankan dan hak hak mereka dibayar. Beda dengan guru PNS," ungkapnya.

Terhitung Kamis (27/7) ratusan guru honorer yang sebagian besar bertugas di pedalaman gunung dan pesisir Mimika telah mogok mengajar sebagai aksi protes atas belum dibayarkannya insentif mereka.

Kondisi ini dipastikan berdampak pada penyelenggaraan KBM di sekolah pedalaman gunung dan pesisir Mimika. Carut marut persoalan pembayaran insentif guru akhirnya mengorbankan pendidikan dan pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment