Dispendasbud Verifikasi Guru Honor

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, tengah melakukan verifikasi guru honor di Kabupaten Mimika. Verifikasi dilakukan menyangkut pembayaran insentif yang nantinya akan dibayarkan sesuai Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dispendasbud, tahun anggaran 2017.

Demikian disampaikan Kepala Dispendasbud Kabupaten Mimika, Jenni O. Usmany yang ditemui Salam Papua di Sentra Pendidikan, Jumat (21/7).

Kata Jenni, pelaksanaan verifikasi terhadap guru honor sebagai tindak lanjut dari program Dispendasbud yang ada didalam DPA. Selain itu, verifikasi atapun identifikasi yang dilakukan memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Bupati (Perbup) nomor 6 tahun 2016, tentang pembayaran insentif.

Namun, lanjut Jenni, pembayaran insentif dimasukkan ke dalam kegiatan, yakni guru kontrak. Dimana guru-guru kontrak inilah yang nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena, jikalau dibayarkan secara langsung maka pihak keuangan akan menolak, sebab tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu dilakukan verifikasi terhadap guru-guru honor tersebut, dan salah satu syaratnya adalah seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu, baik dirinya maupun Bupati Eltinus Omaleng, SE.,MH, yakni SK Bupati.

“Menjadi guru itu ada syarat yang harus dipenuhi. Dan apakah persyaratan tersebut sudah dipenuhi atau belum. Makanya kami lakukan pendataan,” katanya.

Sementara saat disinggung berapa jumlah guru honor yang nantinya akan dibayarkan insentifnya sesuai dengan DPA Dispendasbud, Jenni menjelaskan, didalam DPA Dispendasbud tahun anggaran 2017 ada sebanyak 810 guru. Selanjutnya kapan pembayaran insentif dilakukan, kata Jenni usai pelaksanaan verifikasi.

“Yang ada di DPA itu sebanyak 810 guru, dan kami sekarang ini sedang melakukan verifikasi. Sehingga kalau itu sudah selesai, maka kemungkinan bisa langsung dibayarkan,” katanya.

Ia juga mengatakan,dari permasalahan ini (Pembayaran insentif), ada yang menangis karena belum dibayarkan haknya. Hal itu Jenni tidak dapat berbuat banyak, sebab harus mengikuti aturan yang berlaku, dan kondisi tersebut tidak dapat memaksanya untuk melanggar aturan.

“Terus kalau saya melanggar aturan, bagaimana nasib saya? Anak saya? Apakah itu diabaikan? Itu harus dipikirkan, jangan hanya main kebiasaan,” kata Jenni.

Ia menerangkan saat ini semuanya harus mengikuti aturan yang ada. Dimana pengelolaan keuangan saat ini tidak memakai kebiasaan. Sebab dirinya tak ingin dinas yang dipimpinnya ada temuan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2015 lalu. Karenanya apa yang dilakukan saat ini sesuai dengan aturan, dan dirinya tidak berani menentang aturan tersebut.

“Saya juga takut kalau menentang aturan tersebut. Memang saya ini siapa bisa labrak aturan Negara ini,” terangnya.

Seandainya, kata Jenni, ada yang tidak puas terkait langkah yang diambil, Ia mempersilahkan menempuh jalur yang ada. Sebab terkait hal ini, dirinya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika.

“Saya minta semua pihak memahami ini. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, bisa menempuh jalur yang ada,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., MH menegaskan, sesuai laporan dari Kepala Dispendasbud, guru-guru honor yang melakukan demo umumnya tidak memiliki SK dari Pemkab Mimika. Sehingga anggaran insentif guru honor bagi mereka yang tidak memiliki SK, tidak diakomodir dalam DPA.

“Selaku Bupati dan kepala dinas, tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk membayarkan insentif tersebut. Tapi, menyangkut insentif guru itu sudah ada di kepala dinas," ujar Bupati Omaleng saat ditemui di Resto 66 usai mengikuti Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Kei Timika, pada Sabtu 15 Juli 2017.

Bupati Omaleng menjelaskan, karena tidak mendapat SK resmi dari Pemkab, anggaran insentif guru honor yang ditempatkan di sekolah-sekolah baik di dalam kota, pinggiran, pedalaman dan pesisir, tidak dimasukkan ke dalam DPA, itu di luar dari anggaran senilai Rp17 miliar yang difokuskan untuk program dari Dispendasbud.

Bupati Eltinus sendiri juga tidak bisa memberikan rekomendasi untuk Dispendasbud membayar insentif guru honor, karena anggaran tersebut tidak ada dalam DPA. Apalagi berkaitan dengan penggunaan anggaran, harus ada pertanggungjawaban.

"Kalau mereka yang demo-demo ini suruh Kadis bayar, terus siapa yang rekomendasikan untuk bayar, dan saya pun tidak mau," ujarnya.

Bupati meminta guru-guru honor yang merasa dirugikan segera membuat pengaduan ke Kepolisian, agar kedua belah pihak duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kalau mereka merasa dirugikan silahkan lapor ke Polres, supaya kepala dinas menjelaskan," katanya. (Uji)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

3 komentar:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Ferivikasi terus tapi tdk pernah vallid sehingga timbl msalah tidak kunjung delesai cpat sdah cairkan dana itu orang sdah pada nunghu kasihanilah para guru yg berdemo menumtut haknya.

    ReplyDelete
  3. Ferivikasi terus tapi tdk pernah vallid sehingga timbl msalah tidak kunjung delesai cpat sdah cairkan dana itu orang sdah pada nunghu kasihanilah para guru yg berdemo menumtut haknya.

    ReplyDelete