Ditata Program Sesuai DPA

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) Kabag Tata Pemerintahan Setda Mimika, Slamet Sutejo, S.STP mengakui  pelaksanaan program  tahun anggaran 2017 bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika sedang menata program sesuai Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA).

“Baru satu bulan, saya dipercayakan sebagai Kabag Tata Pemerintahan disini. Sehingga saya masih dalam taraf koordinasi dengan semua lintas sektor yang menyangkut tata pemerintahan. Termasuk koordinasi dengan Kabag Tata Pemerintahan yang lama,”katanya kepada Wartawan di Ruang Kerjanya, Jumat (21/7).

Menurutnya membangun koordinasi dengan pejabat yang lama itu berkaitan dengan program yang sudah direncanakan di dalam DPA. Dimana dalam DPA di Bagian Tata Pemerintahan tahun anggaran 2017 ada beberapa program yang akan dilaksanakan. Seperti pembangunan kantor distrik di beberapa tempat, salah satunya di Atuka. Pembangunan perumahan kopel pegawai pada empat distrik dan pagar kelurahan yang sudah terakomodir di dalam DPA.

“DPA sudah ada dan jadi, maka saya hanya menjalankan program kerja sesuai dengan yang ada dokumen tersebut,”ujarnya.

Dia menyebutkan menyangkut kegiatan non fisik  akan melakukan pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) lima distrik di Jakarta, yakni Distrik Mimika Baru, Wania, Agimuga, Atuka, dan Kuala Kencana. Pelaksanaan pendampingan Bimtek  itu akan dilakukan  tiga Sub Bagian di Tata Pemerintahan, yaitu  bagian otonomi daerah, pemerintahan, dan perangkat.

“Pendampingan Bimtek kepada lima distrik ini akan disampaikan kepada Bupati Mimika dan Plt Sekda. Dan petunjuk dari Plt Sekda harus dilakukan pendampingan, agar adanya sinkronisasi program,” ujarnya.

Dikatakannya sinkronisasi kerja ini sangat penting dalam kesinambungan program kerja antara pemerintah daerah dan pemerintahan distrik. Sehingga dalam pembahasan program-program pemerintahan tidak hanya terjadi debat argumentasi.  Tetapi ada kesamaan visi dan misi dalam pelaksanaan kerja setelah  bersama-sama melaksanakan Bimtek tersebut.

“Kalau Bimtek sama-sama akan nyambung dalam  pembahasan program kerja di daerah. Tapi kalau sendiri-sendiri, maka tidak akan ada titik temu. Yang ada malahan baku debat tanpa ada ujung pangkalnya. Maka untuk mewujudkan soal itu akan menyesuaikan dengan waktu dari pemerintahan distrik.,” katanya.

Menyikapi soal anggaran, Slamet menjelaskan, masalah anggaran bukan dari Bagian Tata Pemerintahan. Tetapi dari masing-masing instansi, baik distrik ataupun Bagian Tata Pemerintahan.

“Jadi program bimtek ini ada di dalam DPA Bagian Tata Pemerintahan. Namun di DPA tersebut untuk menganggarkan pegawai dari Bagian Tata Pemerintahan yang berangkat. Sementara untuk peagwai distrik, akan menggunakan DPA yang ada di Pemerintahan Distrik masing-masing,” ujarnya. (Uji)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment