DKP Hentikan Aktivitas Nelayan Non Papua

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mimika, Leentje A.A Siwabessy menginstruksikan seluruh nelayan pendatang atau non Papua untuk menghentikan aktivitas penangkapan hingga adanya petunjuk lanjutan.

Leentje Siwabessy saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (26/7) mengatakan, instruski ini sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat Kamoro yang melakukan pemalangan di Jalan Poros Poumako, tepatnya di Kampung Poumako, Distrik Mimika Timur, Selasa (25/7).

“Solusi yang sekarang kami ambil untuk menanggapi hal itu adalah menginstruksikan semua nelayan pendatang untuk berhenti beraktivitas. Kasihan nelayan lokal mengeluhkan kurangnya hasil tangkapan ikan mereka,” kata Leentje.

Leentje mengatakan, bila tuntutan masayarakat Kamoro bisa didapatkan solusinya  dalam diskusi yang akan dilakukan DKP bersama pihak terkait, hingga ke tingkat Pimpinan Daerah, maka pihaknya akan memberikan instruksi  kepada nelayan pendatang untuk kembali beraktivitas.

“Nanti kami akan lakukan pertemuan bersama Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko), Pemerintah Distrik Miktim dan juga masyarakat Kamoro. Kalau ada hasil dari pertemuan itu maka aktivitas nelayan pendatang bisa dilanjutkan,”ungkapnya.

Leentje mengatakan, aksi pemalangan oleh ratusan masyarakat Kamoro tersebut juga menuntut perhatian dari Lemasko. Karena itu, diharapkan Lemasko juga ikut berperan dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kamoro ini. Karena mata pencaharian masyarakat Kamoro adalah nelayan, dengan demikian ketika hasil tangkapan mereka berkurang maka mereka pun akan mencari tahu penyebabnya.

“Masyarakat Kamoro hanya bisa menangkap ikan yang tidak laku dijual karena peralatan mereka tidak bisa mencapai hasil yang banyak. Dengan masuknya nelayan pendatang  tentu saja sangat mengurangi penghasilan mereka,”ujarnya.

Terpisah, politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Kristian Viktor Kabey meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mimika  menertibkan nelayan non Papua yang mencari ikan  di perairan Mimika.  Selain itu, kelompok nelayan Kamoro harus diberdayakan meningkatkan taraf hidup mereka. 

“Kami sudah pernah rapat dengan Dinas Perikanan beberapa waktu lalu karena masyarakat lokal ada yang menyampaikan aspirasi tersebut. Pada saat itu, kami sudah ingatkan Kepala Dinas segera memperhatikan hal itu,” katanya kepada wartawan menyikapi aksi pemalangan jalan yang dilakukan masyarakat asli Kamoro, Rabu (26/7).

Menurut Viktor aksi pemalangan jalan itu sebuah reaksi dari  masyarakat Kamoro  yang merasa tidak berdaya dan merasa lahan  mata pencarian mereka dirampas nelayan-nelayan dari luar Timika.


“Kejadian itu merupakan bentuk perlawanan masyarakat Kamoro terhadap kelompok nelayan dari luar  yang mengambil hasil laut di perairan Mimika. Peralatan yang digunakan  nelayan dari luar jauh lebih baik dibandingkan masyarakat lokal yang menggunakan peralatan tradisional. Masyarakat Kamoro saat ini  tidak leluasa lagi mencari ikan karena nelayan dari luar  sudah terlalu banyak masuk di Timika,”  ujarnya.


Viktor menegaskan menjadi tanggung jawab dari DKP Mimika untuk melakukan pengawasan dan penertiban  sesuai aturan dan undang-undang yang ada sehingga nelayan yang dari luar tidak semena-mena mengambil hasil laut diperairan Mimika.  (Acik/Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment