DPRD Mimika Diminta Selesaikan Insentif Guru

Bagikan ke Google Plus
Perwakilan Guru saat Berkoordinasi di DPRD

SAPA (TIMIKA) - Ratusan guru honorer yang tergabung didalam solidaritas Guru se-Kabupaten Mimika mulai jenjang TK sampai SMP mendatangi Kantor DPRD mimika Jalan Cendrawasih Rabu (12/7). Mereka meminta dukungan dari DPRD Mimika mendesak Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispebdasbud) segera mencairkan dana insentif guru yang belum terbayarkan.

Dari rekaman media ini, ratusan guru itu awalnya berkumpul di Lapangan Timika Indah. Lalu, mereka  bertolak ke kantor DPRD Mimika. Di DPRD Mimika, mereka diterima di ruangan pleno lantai II oleh beberapa anggota Dewan, diantaranya, Karel Gwijangge, Viktor Kabey, Hadi Wiyono, Yohanis Wantik, Den Hagabal, George Deda. 

Penanggung jawab aksi, Alexander Rahawarin kepada Salam Papua mengatakan, tujuan kedatangan ratusan guru honorer ke kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi tentang hak-hak insentif mereka yang belum dibayarkan  Dipendasbud Kabupaten Mimika. Mereka berharap dengan diaktifkannya  anggota DPRD Mimika, persoalan insentif guru bisa ditangani langsung Komisi C yang membidangi pendidikan.

“Kami datang kesini karena yang kami tahu DPRD Mimika sudah diaktifkan kembali oleh Mendagri. Jadi hari ini secara resmi dari guru-guru honorer se-Kabupaten Mimika menyampaikan persoalan insentif guru yang sampai saat ini belum ada solusi atau jalan keluar," kata Rahawarin saat ditemui Salam Papua di ruang rapat pleno lantai III kantor DPRD Mimika, Rabu (12/7).

Rahawarin menjelaskan, sebagai wakil rakyat di Mimika sudah sepantasnya menerima aspirasi dari guru honorer yang merupakan rakyat Mimika. Sehingga pihak DPRD yang nantinya akan memediasi antara perwakilan solidaritas guru Kabupaten Mimika dan pihak Dispendasbud Kabupaten Mimika.

"Kami harus mengadu kemana lagi kalau tidak kepada DPRD sebagai wakil rakyat yang bisa menyuarakan masalah kami ini kepada pemerintah daerah khususnya Dispendasbud,” katanya.

Menurut Rahawarin, Yeni O Usmani sebagai seorang Kepala Dinas yang notabene seorang pemimpim didalam suatu organisasi harus menunjukan kepedulian terhadap anak buahnya,  apabila mengalami hal-hal dirugikan seperti saat ini. Dia bukan mengancam atau mengintimidasi guru honorer dengan dalih membangkang. Kendati demikian, Kadispendasbud harus mengerti tugas guru honorer yang diemban di pedalaman ketimbang guru PNS.

“Kami harap beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau harus menunjukkan sikap teladan dan bersikap adil terhadap bawahannya. Terutama kepada para guru honorer yang nota bene pengabdiannya sangat lebih berat dari pada guru pegawai negri sipil," harapnya.

Dijelaskannya, hak dan kewajiban harus seimbang didalam suatu pekerjaan. Guru honorer sudah bekerja, wajar mereka mendapat upah untuk kehidupan sehari-hari. Sama halnya seperti Kadispendasbud yang lebih beruntung, karena memiliki rejeki pekerjaan yang lebih baik dari guru-guru yang lain. Maka, Kadispendasbud harus merenung baik-baik.

"Kita sudah laksanakan tugas dan segera dibayarkan hak kami. Kami akan terus melakukan perjuangan untuk kesejahteraan para guru honorer,” jelasnya.

Terpisah, Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), Kristian Viktor Kabey mengatakan, aspirasi yang disampaikan guru honorer benar.  Dari tahun ketahun,  guru honorer mendapatkan insentif. Mengapa sekarang mereka tidak mendapatkan hak mereka. 

Menurutnya Dana insentif tersebut sudah dianggarkan, lalu tunggu apa lagi. Kepala Dinas seharusnya segera membayar. Bertolak dari hal tersebut, dia meminta kepada Kadispendasbud agar segera mengakomodir hal tersebut.

“Aspirasi para guru honorer ini benar, ini harus ditindaklanjuti.  Kita lihat sejauh ini dibayarkan, entah dibayarkan dari anggaran mana seharusnya tahun ini juga harus dibayarkan. Apa yang membuat sampai belum dibayarkan.Tahun 2016 lalu sudah dianggarkan melalui Perbup. Mengapa  tidak diakomodir dan 2017 juga lalu kenapa juga tidak diakomodir,” kata kabey.

Dia menambahkan, dalam beberapa waktu kedepan DPRD Mimika akan diaktifkan kembali.  Dengan demikian dia mengaku akan menyampaikan aspirasi itu kepada Pimpinan DPRD dan akan membahas dengan Komisi C yang membidangi pendidikan. Bahkan, ia menyampaikan akan memanggil Kadispendasbud untuk meminta penjelasan apa yang menjadi kendala. Sehingga dana insentif tidak segera dicairkan.

 “DPRD dalam waktu dekat sudah aktif dan Pimpinan DPRD langsung membuat rapat dengan komisi terkait dibidangnya. Jadi DPRD akan menindak lanjuti melalui Pimpinan dan segera memanggil semua yang terkait dengan dana insentif tersebut dan harus ada keputusan,” ujarnya (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment