Ganti Kadispendasbud Jika Tidak Bisa Bupati Harus Diganti

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philipus Saklil, Pr akhirnya bersuara menanggapi sikap Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika, Jenni O Usmany yang tidak mau membayar dana insentif kepada para guru honor dengan alasan para guru tersebut tidak memiliki SK dari Bupati Mimika.

“Menurut saya, bagi saja apa yang menjadi hak orang. Insentif itu kesejahteraan guru dan di mana-mana mereka dapat, kenapa di Mimika tidak ada. Tidak mungkin kalau Mimika ini kekurangan uang,” kata Uskup John Saklil,

Kepada wartawan di Pabrik es batu, Kamis (27/7), Uskup John Saklil menyampaikan tiga saran terkait aksi demo guru honorer  yang menggelar demo menuntut Kadispendasbud untuk membayar dana insentif ini.

“Pertama guru kembali mengajar demi anak-anak, bukan demi uang. Kedua, Kepala Dispendasbud harus diganti. Ketiga, jika Kadispendasbud tidak diganti maka Bupati harus diganti,” kata Uskup John Saklil.

Uskup John Saklil menegaskan, apa yang menjadi hak guru harus diserahkan. Tidak ada alasan untuk ditahan. Mereka hidup susah, apalagi yang bertugas di kampung-kampung. Makan, minum saja setengah mati. Sementara pembayarannya setiap tiga bulan. Insentif ada atau tidak ada, Dinas yang bersangkutan harus bertanggungjawab. Karena dulunya dapat, kenapa sekarang tidak dapat. Itu harus dijelaskan kepada para guru, karena itu hak mereka.

“Guru sudah biasa dapat insentif, kalau sekarang dibilang insentif bukan hak mereka maka itu salah. Saya tidak setuju dengan kebijakan Dispendasbud. Sehingga saya ingatkan Bupati dan Kadispendasbud bahwa, pendidikan itu indikator keberhasilan daerah. Segala hal boleh gagal, tetapi pendidikan tidak boleh gagal karena itu infestasi. Jadi bagaimana Pemda harus bertanggung jawab atas program pendidikan,” kata Uskup John Saklil.

Uskup John Saklil mengatakan, selama ini pendidikan tidak pernah menunjukkan satu hasil yang baik. Jumlah warga yang buta huruf semakin banyak, jumlah putus sekolah semakin banyak. Lebih baik gagal dalam dunia lain daripada gagal pada dunia pendidikan.

Dikatakan, orang Amungme dan Kamoro di Mimika, kalau masyarakatnya tidak sekolah maka bagaimana masa depannya. Sementara ada pemerhati pendidikan ada di PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK). Tetapi kenapa jumlah orang buta huruf banyak.

Ditambahkan, guru yang selalu berada di tempat tugas khususnya di pedalaman dan pesisir adalah guru honorer dan guru kontrak. Sementara guru PNS tidak selalu berada di tempat tugas, lebih banyak tinggal di Timika tetapi gaji rutin diterima tiap bulan.


“Saya minta Kadispendasbud tertibkan guru PNS, jangan bicara guru kontrak dan guru honor. Guru kontrak dan guru honor ada karena guru PNS tidak tinggal di kampung dan tidak mengajar,” kata Uskup John Saklil.  (Red) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment