Guru Honor Tidak Ada SK Insentif Tidak Bisa Dibayar

Bagikan ke Google Plus
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., MH menegaskan sesuai laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaak (Dispendasbud), guru-guru honor yang melakukan demo umumnya tidak memiliki SK dari Pemkab Mimika, sehingga anggaran instenstif guru honorer tidak ada di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA).

“Karena itu saya selaku bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk membayaran insentif tersebut. Menyangkut insentif guru itu sudah ada di kepala dinas, kalau kita mau bilang guru benar atau tidak saya kan tidak tahu," ujar Bupati Omaleng saat ditemui di Resto 66 usai mengikuti Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Kei Timika, Sabtu (15/7). 

Bupati Omaleng menjelaskan, karena tidak mendapat SK resmi dari Pemkab, anggaran insentif guru honor yang ditempatkan di sekolah-sekolah baik di dalam kota, pinggiran, pedalaman dan pesisir tidak dimasukkan kedalam DPA, di luar dari anggaran senilai Rp 17 miliar yang difokuskan program dari Dispendasbud. 

Eltinus mengatakan, dirinya juga tidak bisa memberikan rekomendasi untuk Dispendasbud membayar insentif guru honor karena anggaran tersebut tidak ada dalam DPA. Apa lagi berkaitan dengan penggunaan anggara harus ada pertanggung jawaban. 

"Kalau mereka yang demo-demo ini suruh Kadis bayar, terus siapa yang rekomendasikan untuk bayar dan saya pun tidak mau," ujarnya. 

Bupati meminta guru-guru honor  yang merasa dirugikan, segera buat pengaduan ke Kepolisian agar kedua bela pihak duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Kalau mereka merasa dirugikan silahkan lapor ke Polres supaya kepala dinas menjelaskan," katanya.

Sebelumnya diberitakan aksi demo menuntut pencairan dana insentif dilakukan oleh sejumlah guru honor yang tergabung dalam Solidaritas Guru se Kabupaten Mimika di halaman Kantor Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), Senin (3/7) berujung keributan serta penyegelan pintu masuk Kantor Kadispendasbud.

Ratusan pendemo mulai menempati halaman Kantor Dispendasbud sekira pukul 09.30 WIT, serta memulai menyampaikan orasi dan tuntutan agar Kadispendasbud Mimika, Jeni Ohestin Usmany segera mencairkan dana insentif bagi seluruh guru honor yang sudah mengabdi dalam mendidik anak Papua di pedalaman hingga dalam wilayah Kota Timika, sebab dana insentif merupakan dana apresiasi yang wajib dibagikan kepada seluruh guru, baik honor, kontrak hingga pegawai negeri sipil (PNS).

"Sebagai pengguna anggaran kami hanya bisa mengacu pada DPA yang ada. Dan bekerja mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan, "ungkap Jeny saat menjawab tuntutan para pendemo.

Menurut Jeny, sejak awal pembayaran tunjangan tambahan penghasilan guru honor dan PNS bisa dilaksanakan tanpa harus melalui prosedur, akan tetapi ketika dilakukan evaluasi di Jayapura, ternyata hal tersebut menyalahi aturan. 

"Kalau bapak dan ibu bilang saya tidak punyai hati, itu tidak apa-apa. Tapi saya sudah berusaha menanyakan ke tim anggaran di Jayapura, kenapa tahun ini insentif tersebut tidak bisa disalurkan bagi semua guru. Tapi jawaban yang saya terima bahwa hal yang selama ini biasa terjadi adalah menyalahi aturan," tutur Jeni.

Ia mengatakan, satu kegiatan yang dilakukan agar bisa membagikan insentif kepada setiap guru adalah berusaha agar setiap guru harus memiliki kontrak dengan Pemda, sehingga jika sudah ada SK pengangkatan dari Pemda maka hak guru yang bersangkutan akan dibayarkan.

"Kalau kami bayarkan insentif guru yang tidak diangkat melalu SK Pemda, maka itu satu kesalahan yang kami lakukan dan akan menjadi temuan," ujar Jeni.

Dalam momen yang sama, Jeni pun mengakui jika semua guru merasa dirugikan, maka akan lebih bagus ditempuh melalui jalur hukum.  (Ricky Lodar/Acik)
Bagikan ke Google Plus

1 komentar:

  1. Pemerintah daerah tolong perhatikan baik-baik tenaga Pengajar dan Petugas Kesehatan setempat, mengingat SDM Papua. Tolong jangan kecewakan mereka dan penuhi keinginan mereka, manusia yang buat aturan, jangan dibalikan.

    ReplyDelete