Hasilkan Calon Anggota Komnas HAM Berkualitas

Bagikan Bagikan


SAPA (JAKARTA) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan proses seleksi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) benar-benar menghasilkan komisioner yang berkualitas.

"Kami berharap agar pelaksanaan tes wawancara dapat menghasilkan calon anggota Komnas HAM yang berkualitas, dengan strategi kerja yang lebih konkrit," kata Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/7).

Ia memaparkan, Kontras kini menyoroti pelaksanaan tes wawancara sebagai bagian dari seleksi Tahap IV Calon Anggota Komnas HAM periode 2017 - 2022 yang berlangsung di Aula MK, 19 - 21 Juli 2017.

Dalam seleksi tahap wawancara tersebut, diketahui sebanyak 28 calon anggota Komnas HAM telah dijadwalkan untuk mengikuti tes yang akan dilakukan langsung oleh Anggota Tim Panitia Seleksi tersebut.

Secara garis besar, menurut Yati, jika dibandingkan dengan pelaksanaan uji publik calon Anggota Komnas HAM dalam tahap sebelumnya, kami melihat bahwa pelaksanaan tes wawancara pada hari pertama berjalan baik.

"Porsi pertanyaan dari tim pansel seimbang, waktu sesuai dengan jadwal, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan kami seperti masih belum tergalinya aspek hak asasi manusia secara lebih dalam," paparnya.

Ia menginginkan Tim Pansel juga dapat menanyakan isu-isu yang krusial dan kekinian.
Selain itu, ujar dia, masih ada calon anggota Komnas HAM yang menjawab secara sangaaat normaif dan belm terlalu menguasai konsep HAM secara universal.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Otto Nur Abdullah di Jember, Rabu (19/7) mengatakan tren kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di daerah atau kota besar meningkat setiap tahunnya.

Menurut Otto Nur Abdullah, meningkatnya kecenderungan pelanggaran HAM disebabkan ada perubahan situasi dan percepatan pembangunan yang terjadi di suatu daerah, misalnya di Kabupaten Jember, sehingga masalahpun akan meningkat.

"Sejauh ini kewenangan Komnas HAM untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yakni pemantauan dan mediasi, sehingga kalau korban pelanggaran HAM meminta Komnas HAM turun ke lapangan untuk memonitor atau mediasi, maka kami akan melakukan hal itu," tuturnya. (Antara)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment