Jaksa dan Penyidik Dinilai Perlambat Kasus Insentif Guru

Bagikan ke Google Plus
Aksi demonstrasi guru honor  menuntut pembayaran gaji dan insentif didepan Bank Papua, jalan Yos Sudarso, Kamis 9 Juli 2015
SAPA (TIMIKA) -  Kasus dugaan korupsi dana insentif guru, proses hukumnya terkesan lambat menuju meja hijau (Pengadilan). Terbukti, sudah satu setengah tahun beberapa kali penyidik Kepolisian melimpahkan berkasnya untuk diperiksa Kejaksaan atau tahap satu. Namun setelah diperiksa jaksa berkas dikembalikan lagi ke penyidik, karena belum lengkap (P19).

Kembalinya berkas kasus dugaan korupsi dari penyidik ke kejaksaan, dan kembali lagi ini, membuat kasus yang ditangani mulai akhir 2015 lalu, sampai sekarang belum juga selesai. Atau berkas belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan (P21).

Seorang Politisi yang merupakan Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid mengatakan, lambannya penanganan kasus korupsi insentif guru ini, ia menilai adanya kekurang-keseriusan dalam menangani kasus korupsi di Mimika. Apakah itu dari penyidik Kepolisian maupun pihak Kejaksaan. 

Penilaian tersebut keluar, kata dia, ini melihat waktu satu setengah tahun menangani kasus dugaan korupsi insentif guru. Bagaimana dengan kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, misalkan kasus KONI Jilid I maupun Jilid II, yang hingga kini belum memperoleh titik terang dalam penanganannya.

Menurut Saleh, sebenarnya tidak membutuhkan waktu hingga setahun hanya untuk memperoleh pernyataan kelengkapan berkas yang diajukan penyidik pada kejaksaan, dalam hal ini P21.

“Kalau kasus yang seperti ini saja satu setengah tahun belum selesai, dan belum dapat suatu kelengkapan administrasi penyidikan, maka perlu kita tanya. Apakah polisinya yang tidak bisa menyidik atau salah menyidik, ataukah kejaksaan yang tidak serius?,” kata Saleh, saat ditemui Salam Papua di kediamannya Jalan Sam Ratulangi, Senin (10/7).

Oleh karenanya, Saleh mengajak semua pihak terutama masyarakat untuk mengawal kasus-kasus yang penanganannya terkesan diperlambat.

“Masa satu kasus seperti itu diselesaikan dalam setahun atau dua tahun? Nah ini yang perlu kita semua masyarakat, wartawan atau pers dan semuanya harus mengawal kasus-kasus seperti ini. Kalau penegak hukum tidak serius, maka itu dapat memberikan ruang yang begitu besar buat orang-orang yang mau melanggar hukum setiap saat,” tuturnya. 

Berkas Secepatnya Dibereskan


Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timika, Alex Sumarna,SH.,MH mengatakan, bahwa berkas kasus dugaan korupsi dana insentif guru secepatnya dibereskan.

"Kasus ini akan segera kita bereskan dalam waktu dekat. Kalau sudah lengkap akan dibereskan,"ungkap Kepala Kejaksaan Negri Timika Alekx Sumarna,SH.,MH kepada wartawan di Kantornya,Senin (10/7).

Ia mengatakan, bahwa kasus tersebut masih diteliti oleh jaksa. Namun pihaknya optimis bahwa kasus dugaan korupsi dana insentif guru tersebut bisa segera diselesaikan.

"Sebelumnya penyidik telah limpahkan berkas kasus ini.Tapi setelah diteliti masih ada yang kurang, sehingga dikembalikan ke penyidik. Dan sekarang ini berkas masih diteliti lagi oleh jaksa,"ujarnya.

Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon, sebelumnya mengatakan, untuk penanganan kasus dugaan korupsi insentif guru ini, berkasnya pernah diserahkan ke Kejaksaan. Namun setelah diteliti oleh Jaksa, berkas tersebut dinyatakan belum lengkap atau P19. Karenanya, penyidik melengkapi berkas tersebut, dan telah menyerahkan ke Kejaksaan kembali.

“Memang sebelumnya, berkas tersebut dikembalikan ke kami karena tidak lengkap. Tapi setelah dilengkapi oleh penyidik, berkas dikembalikan ke Jaksa. Jadi saat ini berkas tersebut masih di Jaksa,”terangnya.

Indikasi korupsi insentif dalam pembayaran dana tunjangan penghasilan (TPP), biasa disebut dana insentif guru Kabupaten Mimika pada bulan Desember 2015 lalu. Kasus tersebut mencuat setelah ratusan guru honor melakukan aksi demo di depan Bank Papua Timika dan di SMPN 2 Timika. Ratusan guru tersebut, menuntut pembayaran insentif guru yang belum dibayarkan. 

Penerimaan dana insentif guru bersumber dari APBD, yang dibayarkan dalam dua kali selama satu tahun. Dan dana insentif guru ini dibagi dalam empat kategori, yakni sekolah dalam kota senilai Rp9 juta per guru, sekolah pinggiran kota Rp9,6 juta per guru, sekolah jauh dari kota Rp12 juta per guru, dan sekolah jauh dari kota Rp15 juta per guru. (Red/Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment