Kabupaten/Kota di Papua Diminta Bentuk PTSP

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) –  Kepala Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Pemprov Papua, Jhon Way  mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berupaya meningkatkan iklim investasi yang kondusif.
Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 82 tahun 2015, tentang Pendelegasian kewenangan dibidang perijinan dan non perijinan kepada Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dan Penanaman Modal Provinsi. Karenanya kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua diminta untuk segera membentuk lembaga Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
John menjelaskan, dasar hukum pembentukan PTSP, yakni UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Perpres nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP. Dari dasar hukum tersebut, maka wajib setiap daerah membentuk PTSP.
“Sampai dengan saat ini baru 10 daerah dari 29 kabupaten/kota yang sudah membentuk lembaga PTSP tersebut. Sementara tiga kabupaten, yakni Yalimo, Mappi, dan Waropen masih proses. Dengan demikian masih ada 17 daerah yang belum,” kata Jhon pada Dialog investasi dan temu usaha sector terpadu se Provinsi Papua tahun 2017 di Hotel Horison Ultima, Kamis (20/7).
Jhon mengatakan, selain dasar hukum tersebut, Permendagri nomor 103 tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Pemendagri ini, mulai provinsi sampai kabupaten satu model. Dibeberapa kabupaten digabung dengan koperasi, Bappeda, Disperindag. Karenanya dengan Permendagri ini, maka penanaman modal dan PTSP harus satu model. Sehingga bisa memberikan pelayanan  kepada masyarakat secara efektif.
Tujuan pembentukan PTSP, kata John adalah memberikan kemudahan, cepat, murah, dan transparan dalam proses perijinan.
 “Kemungkinan daerah yang belum membentuk lembaga PTSP ini, karena PP nomor 18 tahun 2016 baru terbentuk tahun lalu, sehingga beberapa daerah masih merancang pembentukan PTSP. Untuk kelembagaan PTSP,”jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan penanaman modal di Papua diupayakan semakin kondusif. Salah satunya dengan pengembangan infrastruktur dan energi, seperti yang di Merauke. Serta memberikan fasilitas dan kemudahan penanaman modal, dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang ada.
Peluang investasi dan penanaman modal Papua ini sangat tinggi. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang cukup banyak, tetapi belum dikelola secara baik. Ditambah lagi, permintaan produk domestik yang cukup tinggi, serta kenaikan harga pangan dunia.
Dengan potensi yang ada, kata dia, perusahaan yang sudah membuka investasi di Papua mulai 2005 sampai 2016 ini sebanyak 209, terdiri dari 125 perusahaan pemilik modal asing (PMA) dan 84 perusahaan pemilik modal dalam negeri (PMDN). Untuk PMA kebanyakan pada bidang perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Hal ini dikarenakan SDA di Papua sangat kaya, khususnya hutan dan lautan yang ada.
“PMA yang banyak di Papua berada pada di Kabupaten Mimika, Nabire, Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Bovendigul. Seperti di Mimika terdapat PT Freeport Indonesia (PTFI) Ini menunjukkan, kalau investasi di Papua sangat tinggi,”terangnya.
Disebutkan, walaupun pemerintah sudah memberikan beberapa kemudahan, namun ada hak dan kewajiban penanam modal yang harus dilaksanakan. Untuk hak, penanam modal mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan informasi, pelayanan, dan fasilitas. Sementara untuk kewajiban menerapkan prinsip data kelola perusahaan yang baik. Serta melaksanakan tanggungjawab sosial atau CSR, menghomarti tradisi budaya masyarakat local. Ini sudah dilakukan oleh perusahaan yang ada.
“Dan yang paling penting menyampaikan laporan kepada pemerintah, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati,” katanya. (Uji)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment