Kadisdukcapil Ancam Polisikan Politisi PBB

Bagikan Bagikan
Jhon Wicklif
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Jhon Wicklif Tegai mengancam akan melaporkan salah satu  oknum politisi Partai Bulan Bintang (PBB) berinisial VK karena dinilai mencemar nama baik Kadis dan seluruh pegawai Disdukcapil. 

“Bisa saja saya laporkan dia ke polisi. Kalau tidak mengetahui lebih jelas, lebih baik tidak usah bicara banyak di koran. Kalau memang dia temukan ada kesalahan langsung lapor ke polisi. Tidak usah komentar macam-macam di koran,”ungkap Jhon kepada Salam Papua di ruang kerjanya, Kamis (13/7).

Menurut Jhon, jika VK menemukan adanya masyarakat yang memilki akte perceraian abal-abal silahkan ditunjukan agar diketahui, tanggal pembuatan serta siapa yang menandatangani akte tersebut. Seluruh staf pada Disdukcapil telah menjalankan tugas dengan penuh  tanggung jawab dan susah payah, sehingga sangat miris jika ada yang menuding Disdukcapil membuat dokumen palsu.

Jhon mengatakan, dirinya sangat menyayangkan adanya pernyataan yang menuding bahwa Disdukcapil mengeluarkan  akte yang tidak sah atau palsu.

Jhon mengakui, hingga saat ini banyak dokumen perceraian yang tidak ditandatangani, sebab dinilai bermasalah, namun yang bermasalah adalah dokumen pendukung dan bukan data yang dikeluarkan dari Disdukcapil.

Ia menambakan, Disdukcapil diberikan kewenangan dan kekuasaan oleh Mendagri untuk melaksanakan administrasi kependudukan di NKRI sesuai undang-undang. Dengan demikian dokumen kependudukan yang dikeluarkan telah memenuhi syarat UU dan sah. 

Sebelumnya pada pemeberitaan Koran, Selasa (11/7) politisi PBB, VK meminta  kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimkka, agar melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen kependudukan, khususnya akta nikah. Karena diduga dokumen ini dipalsukan oleh oknum pegawai dan beredar di masyarakat. 

VK mengatakan, sangat disayangkan jika instansi pemerintahan mengeluarkan dokumen yang tidak sah alias palsu. Tentunya ini sangat meresahkan masyarakat. 

Lanjut dia, masalah ini perlu dilaporkan kepala dinas kepada polisi, sebab pemalsuan dokumen negara adalah tindak pidana. "Ini pidana karena sudah palsukan dokumen kependudukan," ujarnya.  (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment