Kadispendasbud Diklaim Menipu Bupati Mimika

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) -  Komunitas Guru Honor se Mimika yang hingga saat ini masih  melakukan aksi menuntut dana insentif atau dana apresiasi mengklaim, Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika, Jeni Ohestin Usamani telah memberikan laporan yang tidak jujur alias menipu kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH.

Koordinator Komunitas Guru se Mimika, Aleksander Rahwarin dalam orasinya dihadapan rekan-rekannya di halaman Kantor Dispendasbud, Selasa (25/7) mengatakan, Kadispendasbud, Jeni Usmany telah melaporkan kepada Bupati Eltinus Omaleng, bahwa semua guru yang melakukan aksi demo merupakan guru yang ilegal.

“Beberapa waktu lalu, kepada awak media Bupati Eltinus mengakui telah menerima laporan dari Kadispendasbud bahwa guru-guru yang melakukan aksi merupakan guru ilegal. Kalau memang ilegal, kenapa sebagian guru tersebut pernah menerima insentif?,”ungkap Aleksander.

Menurut Aleksander, Kadispendasbud selalu mengeluarkan pengakuan yang berbeda-beda pada media pemberitaan sebab, selain mengakui para guru yang melakukan aksi penuntutan insentif merupakan guru ilegal, Jeni juga mengakui bahwa para guru tersebut merupakan guru titipan dari sekolah-sekolah swasta.

Menanggapi statemen dari Kadispendasbud yang mengatakan para guru tersebut merupakan guru ilegal, Aleksander pun meminta semua kepala sekolah harus mengkoordinir seluruh operator untuk mengeluarkan print out Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga bisa membuktikan legal dan ilegalnya keberadaan setiap guru pada masing-masing sekolah.

Menurut Aleksander, jika semua Dapodik telah diprint maka harus segera dikumpulkan dan  ditempel pada papan pengumuman di Kantor Dispendasbud sehingga bisa dipublikasikan terkait keabsahan para guru yang telah lama mengabdi dalam mencerdaskan anak Papua, khususnya di Mimika.

“Kita harus bisa membuktikan bahwa kita legal atau illegal. Saya minta secepatnya semua operator di tiap sekolah untuk print Dapodik agar menjadi bukti untuk kita,” tutur Aleksander.

Perlu Kebijakan
Dirtektur Eksekutif Lemasa Odizeus Beanal, B. Sc mengatakan, masalah insentif guru honorer merupakan persoalan yang bisa disiasati oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika  apabila pemerintah bekerja secara maksimal.

“Sebenarnya persoalan mudah diselesaikan apabila pemerintah mengikuti prosedur yang ada,” kata Odi, Selasa (25/7).

Odi menjelaskan, apabila dikatakan tidak ada regulasi atau aturan yang mangatur tentang insentif guru berarti Pemkab Mimika dinilai tidak bisa meyelesaikan masalah. Pemkab Mimika sebagai orang tua yang harus bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan daerah termasuk insentif guru honorer. Karena berimbas ke banyak siswa-siswa yang terlantar akibat dari guru-guru honorer mogok mengajar sehingga banyak sekolah di pedalaman dan pesisir yang terpaksa diliburkan.

“Sangat disayangkan generasi penerus Amungme dan Kamoro menjadi korban ketidakmampuan Pemkab Mimika dalam mensejahterakan tenaga pengajar. Kesejahteraan guru itu penting supaya mereka bisa mendongkrak pendidikan di Mimika,” kata Odi.

Ditempat terpisah Ketua Lemasko Robert Waorapea, SH mengatakan, aksi mogok mengajar yang dilakukan karena insentif guru sangat berpengaruh terhadap kegiatan KBM di pesisir. Sehingga diharapkan kepada Pemkab Mimika untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada guru honorer sehingga aktivitas KBM bisa terus berjalan.

“Ini berpengaruh jadi perlu regulasi yang memihak kepada guru honorer supaya KBM tetap berjalan di pesisir,” kata Robert saat ditemui di ruang kerjanya di SP4, Selasa (25/7).

Robert meminta Pemkab Mimika perlu mempertimbangkan guru-guru honorer yang telah mengabdi lama. Apabila langkah malas tahu yang diambil Pemkab Mimika, sama saja membunuh masa depan generasi Mimika.

Politisi Partai Hanura Saleh Alhamid kepada Salam Papua mengatakan, pengabdian guru-guru honorer seperti garam yang dibuang ke laut. Untuk mencukupi kebutuhan mereka harus bekerja dan diberikan penghasilan untuk kesejahteraan, tapi kenyataan tidak sejalan dengan impian. Karena penggunaan anggaran tidak tepat sasaran akibat dari tidak ada pengawasan dari DPRD Mimika .


“Jawabannya ada di DPRD. Namun kita sama-sama tahu masalah yang lagi terjadi di Mimika ini maka diperlukan perubahan total di sistem Pemerintahan di Mimika,” pintanya (Acik/Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment