Kadispendasbud Gandeng Kuasa Hukum Tanggapi Demo Guru

Bagikan ke Google Plus
Jenny Usmani
SAPA (TIMIKA) -  Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, Jenny Ohestin Usmani menggandeng kuasa hukum Marvey J. Dangeubun, SH, MH untuk menjawab tuntutan pencairan insentif dari para guru honor se Kabupaten Mimika yang disampaikan dalam aksi demo tanggal 15 dan 22 Juni lalu.

Menurut Jenny, tuntutan para guru yang tergabung dalam Solidaritas Guru se Mimika tersebut perlu dikaji dasar hukumnya sehingga penanganannya sesuai prosedur yang benar. 

“Kenapa saya harus tahan-tahan uang mereka, karena itu hak mereka. Tapi saya cuma tidak ingin suatu saat nanti saya terjerat hukum karena membagi-bagikan uang tanpa dasar atau payung hukum yang jelas,” ujarnya dalam jumpa pers di Meels Café, Minggu (2/7).

Jenny menilai demo para guru honor yang ditujukan kepada dirinya tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, pernyataan ini sekaligus merupakan klarifikasi atas tuntutan para pendemo. Supaya semua paham dan tidak menimbulkan salah presepsi yang bermuara pada munculnya berbagai ujaran kebencian dimuka umum atau melalui media sosial yang menyerang pribadi seseorang. 

Jenny mengaku sudah mendatangi Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Marvey J. Dangeubun, SH,MH meminta konsultasi dan perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Jenny menambahkan, dirinya selaku Kadispendasbud hanya sebagai pengguna anggaran. Ia mengaku tidak bisa mengambil keputusan, dimana dengan kebijakan sendiri membagi-bagikan insentif kepada semua guru honor tanpa mengetahui kejelasan atau kebenaran dasar hukum penyalurannya. Pihaknya akan terus melakukan verifikasi data guru honor sehingga bisa menentukan kewajaran dalam pemberian dan penerimaan insentif.

“Saya tidak bisa menghamburkan seenak saya tentang anggaran itu. Karena uang itu merupakan uang Negara, saya tidak ingin uang Negara saya bagi-bagikan tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Intinya sebagai guru itu harus diverifikasi ijasahnya,” tambahnya.

Dalam press release kuasa hukum yang juga Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Mimika, Marvey J. Dangeubun, SH,MH  menerangkan, Kepala Dispendasbud menyebutkan dirinya tidak bermaksud menghalangi atau meniadakan pencairan insetif terhadap guru honor di Mimika. Namun, selaku pengguna anggaran Negara, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Jeny hanya mau melaksanakannya sesuai dasar hukum dan peraturan pemerintah, termasuk melakukan verifikasi data sehingga penyaluran insentif bisa dilaksanakan secara tepat.

Dangeubun menerangkan bahwa kliennya mengakui, di Dispendasbud tidak memiliki dasar atau landasan hukum untuk membayar honor guru honorer yang diangkat yayasan atau penyelenggara pendidikan lainnya tanpa melalui Surat Keputusan Bupati. Dikarenakan, pembiayaan untuk setiap kegiatan atau program fisik dan non fisik yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN didasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri pada tingkat Kementerian. Atau surat keputusan Gubernur dan Bupati pada tingkat Daerah. 

Ia mencontohkan Permendikbud RI Nomor 12, tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan Guru Pegawai negeri Sipil (PNS) Daerah. Kadispendasbud Mimika tidak memiliki dasar hukum apapun untuk membayar honor guru honorer sesuai dengan tuntutan para pendemo.

“Saya setelah mendengar keterangan klien saya dan memperlajari dengan seksama PP UU yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, maka saya menilai guru honor yang telah diangkat  pihak yayasan atau penyelenggara pendidikan di Mimika, perlu mendapat suatu perlindungan hukum,” katanya.

Menurutnya untuk tujuan tersebut, pihak yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan lainnya yang ada di Mimika sudah sepatutnya memperjuangkan nasib para guru honorer yang telah diangkatnya sebagai tenaga pendidik pada yayasan atau bukan membebani Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam hal ini, seharusnya mengadakan semacam Momerandum Of Understanding secara detail yang mengatur tentang sumber pendanaan, bentuk serta besarnya pembayaran honor. Dalam hal ini dilakukan melalui bantuan atau hibah Pemda kepada pihak Yayasan atau pun surat persyaratan yang lainnya. 

Selain hal itu, salah satu yang paling penting sedapat mungkin mengatur tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggunjawaban dana tersebut.  Sehingga bisa diperoleh transaparansi dan tertib administratif. Sebab jika pembayaran insentif tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka bisa menjadikan temuan bagi Kadispendasbud selaku pengguna anggaran.

Dikatakannya banyak pengalaman ynag dialami oleh advokat yang telah sering terjadi dalam perkara korupsi di Pengadilan Tipikor, yang selalu dipertanyakan penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pun peradilan terhadap tersangka korupsi adalah, apakah yang menjadi dasar tersangka atau terdakwa menggunakan uang Negara dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Dengan demikian diakui, sikap Kadispendasbud Mimika, Jeny O Usmani yang tidak memenuhi tuntutan para guru yang tergabung dalam solidaritas guru se Mimika tersebut, bukan tanpa suatu alasan yang jelas. Kadispendasbud selaku pengguna anggaran yang membayar maupun para guru honorer selaku penerima uang harus memilki dasar atau payung hukum yang jelas. Jika tidak demikian, Kadispendasbud selaku pengguna anggaran saja yang akan  terjerat hukum termasuk para guru yang menerima uang.

Secara detail, Dangeubun menjelaskan pengeluaran atau pembiayaan yang menggunakan keuangan Negara baik dari APBD atau pun APBN harus memiliki dasar hukum yang kuat dan bukan berdasarkan kebiasaan atau kebijakan Kadis yang bisa berujung pada  temuan korupsi.

Terkait hal tersebut, Dangeubun mengatakan, persoalan insentif memerlukan sinergitas antara penyelenggara pendidikan dan Pemda, langkah-langkah yang telah dilakukan Kadispendasbud dalam rangka memperbaiki dan pembenahan sistim pendidikan di Mimika. Sehingga dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

“Semua pihak patut dukung termasuk  guru honor dan pihak penyelenggara Pendidikan di Mimika. Dimana, guru honor yang telah lama mengabdi dengan baik di Mimika perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun harus secara bersinergi dengan peraturan Kemendikbud RI dan Pemda sehingga tidak menabrak aturan,” ujarnya.

Terkait dengan aksi demo yang telah atau yang akan dilakukan oleh para guru, secara hukum hal tersebut merupakan hak setiap warga Negara. Namun dalam penyampaiannya harus dilakukan secara santun tanpa harus menyerang atau menfonis kesalahan pada orang lain.

Dangeubun mengakui, selaku kuasa hukum pihaknya saat ini sementara mempelajari berkas laporan kliennya dan mengumpulkan bukti-bukti dan akan mempertimbangkan dalam mengambil suatu langkah hukum. Jika kemudian terdapat bukti terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan atau  tindak pidana lainnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment