Kampak Papua Tindaklanjut Insentif Guru ke KPK

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA)Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi  (Kampak) Papua dan tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Tambahan Pengasilan  (TTP) guru atau insetif  yang terjadi dalam Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudaayan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aktifis Anti korupsi di Jakarta, Johan Rumkorem mengatakan, LSM Kampak Papua pada  Mei telah turun ke Timika. Kampak Papua ke Timika mengumpulkan dan mengambil data-data dan  laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan korupsi dana insentif.  Termasuk mengumpul tentang kebijakan yang dilakukan Kadispendasbud, Yeni Usmani yang tidak sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggara (DPA) tahun anggaran 2016 lalu. Pasalnya anggaran Dispendasbud yang tertera didalam DPA senilai Rp (76.038.052.000)  atau 76 milyard.

Kami sudah ambil data dan laporan dari masyarakat bahwa kebijakan yang diambil itu tidak sesuai dengan anggaran yang ada didalam DPA,” kata Johan kepada Salam Papua via telpon, Selasa (25/7).
Menurut Johan, anggaran yang cukup besar tersebut tidak mampu menjawab persoalan pendidikan di Kabupaten Mimika. Maka kasus itu menjadi data dan  laporan kepada pihak Kampak dan PKN untuk menindaklanjuti pengguaan anggaran tersebut. Ada banyak data yang diambil sebagai temuan untuk ditindaklanjuti ke KPK.

Anggaran itu besar, tapi tidak bisa memenuhi program dan ini menjadi temuan, jadi kami sudah kantongi beberapa bukti,” ujarnya.

Johan mengaku sudah  melaporakan kasus tersebut ke pihak KPK pada tanggal 15 Maret lalu dengan nomor laporan bernomor: 003/SRT-LAP.KPK/DWP.DKI/LSM.KAMPAK/JKT/III/2017 dan telah dijawab oleh KPK. Namun perlu ada bukti tambahan, sehingga pihak Kampak akan melengkapi bukti-bukti tersebut sebelum KPK turun ke Mimika untuk menindaklanjuti masalah insentif guru itu.

Mereka (KPK) sudah jawab laporan kami, cuma ada bukti-bukti yang harus kami lengkapi,” akunya.
Dia membeberkan, tidak hanya kasus insentif guru di Dispendasbud saja, tapi ada beberapa kasus di beberapa SKPD yang telah dilaporkan ke KPK, diantaranya infrasturktur (Dinas PU), Dinas Pendapatan Daerah, Dana Desa, Sekwan DPRD Mimika, Bappeda Mimika dan KONI Mimika.
Bukan hanya insentif guru saja tapi ada banyak kasus,” bebernya.

Dia meminta dukungan dari masyarakat Mimika yang peduli terhadap penggunaan anggaran di Mimika yang sering dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya agar memberikan bukti-bukti yang dapat membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi di Mimika.

Kami minta dukungan dari Masyarakat Mimika yang peduli korupsi agar bersama-sama dengan kami untuk memberikan bukti-bukti tambahan biar tindakan kejahatan korupsi di Timika segera diungkap oleh KPK secepatnya,” pintanya. (Ricky Lodar)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment