Kapolres Sarankan Guru Honor Buat Pengaduan Dana Insentif

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Perwakilan guru honorer di Dispendasbud Mimika mendatangi Polres Mimika pada Kamis (6/7) untuk mengonsultasikan tuntutan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau insentif  yang tidak mendapat respon positif dari Kepala Dispendasbud Mimika Jenny O Usmani.

Saat menerima para guru honor ini, Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon menyarakan agar para guru honor membuat laporan pengaduan ke Polres agar masalah dana insentif bisa dipelajari secara hukum. 

"Kita sampaikan, bikin pengaduan ke Polres supaya kita pelajari sebenarnya apa masalahnya. Kita kan juga belum tahu ada masalah apa," kata Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon usai menemui perwakilan guru honorer, Kamis (6/7).

Kapolres mengatakan Polres Mimika siap menjadi mediator dan mempertemukan perwakilan guru honorer dengan Dispendasbud untuk membuka persoalan dan mencari titik temunya.

"Tadi mereka perwakilan guru honorer bilang, tidak ada pun tidak apa-apa, tapi sampaikan secara terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi,"kata Kapolres.

Mewakili guru honorer Ignasius Rudin berharap Polres Mimika bisa menjadi mediator agar kedua pihak bisa bertemu dan saling mengklarifikasi.
"Karena selama ini alasannya Jenny O Usmani  banyak dan beganti-ganti. Jika dalam lima hari ke depan tidak ada titik temu, kami akan kembali melakukan aksi," ujarnya.

Para guru honorer sepakat membuka segel kantor Dispendasbud agar pelayanan kepada warga dan sekolah tetap bisa berjalan.

Pembayaran dana insentif guru-guru di Kabupaten Mimika yang bersumber dari APBD didistribusikan dua kali dalam setahun. Nilai insentif guru memang menggiurkan dan dibagi dalam empat kategori, yakni sekolah dalam kota Rp 9 juta per guru dan per semester, sekolah pinggir kota Rp 9,6 juta, sekolah jauh dari kota Rp 12 juta, dan sekolah sangat jauh dari kota Rp 15 juta per guru dan per semester. 

Dispendasbud Lengang

Walau gembok pintu yang disegel sudah dibuka  pada Rabu (5/7) sore, namun suasana di Kantor Dispendasbud pada Kamis (6/7) nampak lengang. Diduga pegawai pada dinas tersebut tidak masuk kerja karena mengira pintu masih digembok.

"Kemarin sore ( Rabu, 5/7 Red) perwakilan para guru sudah membuka gemboknya. Para guru juga akhirnya bisa memahami bahwa masyarakat lain juga membutuhkan pelayanan di Dispendasbud. Kasihan juga kalau digembok terus," ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat diwawancarai di Kantor Sentra Pemerintahan, Jalan Cenderawasi, SP 3, Distrik Kuala Kencana.

Menurut Septinus, pihaknya melakukan negosiasi dengan koordinator serta anggota aksi demo agar pelayanan publik seperti pengurusan berkas dalam rangka memasuki tahun ajaran baru bisa berjalan dengan baik. Namun menurut Septinus, berdasarkan komitmen para guru, jika dalam satu minggu ke depan masih belum ada kejelasan terkait apa yang dituntut maka para guru pun akan meggembok kembali pintu kantor tersebut.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemkab Mimika, Deminus Katiop mengimbau para pejabat di Dispendasbud dalam hal ini Sekretaris maupun kepala bidang untuk meminta pegawai untuk masuk kerja.

Katiop mengakui, pihaknya masih menunggu laporan dari Kadispendasbud, Jeni Ohestin Usmani usai melakukan pertemuan bersama Bupati, Eltinus Omaleng, SE.,MH di Jakarta. 

"Kepala Dinas sudah melaporkan persoalan itu ke bupati di Jakarta, nanti kalau bupati sudah datang, akan dilakukan evaluasi, " Katiop. (Markus Rahalus/Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment