Kemenhub Minta Pemkab Selesaikan Sengketa Tanah Pelabuhan Pomako

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mimika, John Rettob mengatakan, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI  memberi  kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk menyelesaikan sengketa tanah di Pelabuhan Poumako.
"Intinya rapat itu membahas pelabuhan Paumako dan Kemenhub ingin mengembangkan pelabuhan nusantara Paumako, tapi Pemerintah kan tidak bisa bangun diatas tanah orang lain," ujar John Rettob ketika ditemui di Resto 66 usai mengikuti acara Halal Bihalal KKK, Sabtu (15/7).
John menjelaskan, oknum pengusaha yang mengklaim tanah tersebut sering meyampaikan kepada pihak Kemenhub bahwa tanah tersebut bukan milik Pemkab Mimika melainkan miliknya. Sehingga pihak Kemenhub masih ragu untuk melakukan pengembangan kawasan pelabuhan.
Kendati demikian, John mengakui Pemkab Mimika telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan, diantaranya mengkonversi tanah yang dulu hutan lindung menjadi hutan produksi. Selain itu Pemkab Mimika juga telah membebaskan lahan di kawasan pelabuhan untuk membangun jalan. Sehingga, area itu  bisa digunakan untuk kepentingan umum baik rute pelayaran maupun tol laut serta keperluan lainnya.
Dikatakannya, berkaitan dengan status tanah pelabuhan rakyat Paumako. Kemenhub menyerahkan tanggung  jawab sepenuhnya kepada Pemkab Mimika,  didalam hal ini Dishubkominfo, BPN Timika, Bagian Pertanahan Setda Mimika. Instansi terkait tersebulah yang menyelesaikan status tanah tersebut. Sehingga, kedepannya Kemenhub akan memfokuskan pada pembangunan kawasan pelabuhan.

"Kami jamin bahwa kami punya tanggung jawab untuk membebaskan lahan dan pola pembangunan pelabuhan sekarang ada di pemerintah daerah," jelasnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment