Kepala Kampung Tuntut DD di BPKAD

Bagikan ke Google Plus
Puluhan Kepala Kampung saat mendatangi BPKAD
SAPA (TIMIKA) – Sekitar 20  Kepala Kampung yang tergabung dalam Forum Kepala Kampung se Kabupaten Mimika beserta aparat Kampung, Senin (10/7) mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna menuntut pencairan Dana Desa (DD) serta honor kepala kampung  yang sudah enam bulan tidak disalurkan.

Kepala Kampung Limau Asri, SP 5, Natalis Kelanagame saat diwawancarai di halaman Kantor BPKAD mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya perbedaan peraturan yang diberlakukan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan BPKAD, di mana disetiap laporan pertanggungjawaban dan permohonan yang pihaknya sampaikan selalu dirombak dengan ketentuan yang berbeda.

“Dari 133 Kampung, yang datang ini cuma sebagian kecil saja, yang lain masih dalam prejalanan. Kami tuntut kejelasan Dana Desa seperti apa. Kenapa BPM merombak setiap usulan dan laporan kami, begitu juga dengan BPKAD,” kata Natalis.

Natalis menjelaskan, dengan banyaknya perombakan dan tarik ulur yang dilakukan oleh kedua Badan tersebut menjadikan hak-hak yang sepatutunya diperoleh sebagai aparatur pemerintahan kampung menjadi terhambat. 

“Tahun kemarin untuk yang tri wulan ke empat itu masih ada kepala kampung yang  tidak mendapat dana tersebut. Kami harap hak-hak kami ini diperhatikan, karena kami juga kerja untuk membangun Mimika,”tuturnya.

Menanggapi aksi tersebut Staf BPKAD, Aris Timang mengarahkan seluruh Kepala Kampung dan para operator untuk bersama-sama membahas terkait mekanisme dan persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap kampung sehingga proses penyaluran dana desa bisa dilaksanakan. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup dalam ruang pertemuan bersama BPKAD.

Sementara Kepala BPKAD, Marten Papi Malisa, SE, MSi mengatakan,  pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh kepala kampung dan para operator kampung, dimana harus dipahami, bahwa pencairan dana desa dan honor harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dengan kelengkapan dokumen.

Menurut Malisa, pencairan dana desa  memiliki Simbda sehingga setelah disesuaikan dengan Simda, maka akan ditransfer ke rekening masing-masing desa.

“Kita tidak mungkin mencairkan dana tersebut dengan begitu saja, karena itu bukan uang tabungan yang hanya mengandalkan antrian. Pencairan dana desa ini ada prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap desa dan kampung,” kata Malisa. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment