Kepengurusan Kartu Kuning Gratis

Bagikan Bagikan
Suasana kepengurusan kartu kuning di Disnakertrans dan Pera Kabupaten Mimika
SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans dan Pera) Kabupaten Mimika, Rony Maryen menegaskan, pelayanan kartu kuning yang dilakukan oleh Disnakertrans tidak dipungut biaya alias gratis.

"Saya selaku kepala dinas tegaskan, aturan pengurusan kartu kuning gratis,"ujar Rony saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (14/7).

Rony menegaskan, kebijakan ini diambil setelah dirinya melakukan pertemuan selama empat kali dengan semua staf di Disnakertrans. Dan hasil dari pertemuan tersebut, pihaknya memutuskan untuk tidak mengenakan biaya kepada masyarakat yang hendak mengurus kartu kuning. Hal ini dikarenakan, dalam aturan tidak mencantumkan pengurusan dikenakan biaya, baik legalisir ataupun yang lainnya.

“Dalam aturan tidak ada dipungut biaya. Namun, apabila penarikan biaya tersebut didasari oleh peraturan daerah (perda) maka harus dipertimbangkan lagi. Hal ini karena, dalam pemberian layanan harus berpihak kepada masyarakat,”tuturnya.

Ia menambahkan, apalagi sekarang ini Pemerintah Pusat telah membentuk tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang dikoordinir oleh Menko Polhukam. Dimana tim ini dibentuk untuk membersihkan semua pungli dalam pelayanan masyarakat.

"Sekarang saber pungli itu tangkap semua termasuk yang uang receh. Dia tidak tangkap yang pungli besar-besar, tapi yang seribu dan lima ribuan. Sekarang sudah banyak ditangkap di kota-kota lain,"ujarnya.

Rony mengatakan, apalagi sekarang ini untuk mendapatkan uang Rp10 ribu sampai Rp20 ribu sangat sulit bagi masyarakat yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Karenanya, sangat disayangkan jika harus dibebani lagi dengan adanya pemungutan biaya kepengurusan kartu kuning.

"Masyarakat yang mengurus kartu kuning  tujuannya cari kerja. Dan untuk melengkapi berkas harus urus kartu kuning dan datang ke kantor ini dengan menggunakan ojek atau lainnya. Jadi dosa sekali kalau kita minta mereka bayar,"ungkapnya.

Sementara terkait dengan diberlakukan adanya dana ekstra bagi petugas pelayanan. Kata dia, memang sebelumnya hal tersebut diberlakukan. Tetapi setelah dirinya menjabat, hal tersebut ditiadakan. Karena ini sudah ada di tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan uang makan.

“Intinya semua  pelayanan itu bebas bayaran, termasuk legalisir. Dan tidak ada lagi dana ekstra petugas, karena sudah ada di TPP dan uang makan,"tegasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment