Komisioner KPUD Mimika Siap Ikut Sidang DKPP

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika memastikan akan mengikuti panggilan sidang perdana oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jayapura pada Jumat (28/7) pekan ini.

Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal, S. KM, mengatakan, pihaknya telah mendapat undangan sidang dari DKPP yang mana agendanya adalah mendengarkan keterangan teradu, dalam hal ini KPU Mimika. Juga untuk mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, keterangan pihak terkait dan saksi.

Pengadu dalam hal ini adalah Bupati Mimika dan delapan Partai Politik (Parpol) yang keberatan dengan hasil pleno KPU Mimika beberapa waktu lalu.

Ocepina menjelaskan, agenda sidang ini pada prinsipnya masih sama dengan apa yang pernah diadukan beberapa waktu lalu, terkait dengan dugaan dari pengadu bahwa KPU Mimika tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 6 Juni 2016 lalu.

KPU juga diadukan tidak menghadirkan Bawaslu pada Pleno tertanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan Anggota DPRD Mimika, yang tertuang dalam SK Nomor 1 dan Nomor 2 tentang hasil rekapitulasi perolehan hasil suara Parpol dan penetapan hasil perolehan kursi Pileg Kabupaten Mimika. Dalam surat tersebut lanjut dia, pihaknya diminta untuk membawa jawaban lengkap serta bukti primer juga para saksi bila diperlukan.

“Jadi sesuai dengan undangan sidang tersebut, kami sedang menyiapkan seluruh berkas yang diperlukan,” kata Ocepina.

Tentang sidang DKPP ini, pihak KPU Mimika diantaranya Ketua KPU Mimika T Ocepina Magal, Yoe Luis Rumakewi, Alfrets Petu Petu dan Derek Mote kepada wartawan mengatakan, mengenai pengaduan dari sejumlah Parpol merupakan hal yang sangat wajar dan menjadi hak kepada setiap orang untuk mengugat, baik organisasi maupun perseorangan sepanjang merasa dirugikan atas suatu keputusan.

Ocepina Magal mengatakan, apa yang dilaksanakan oleh KPU Mimika memiliki dasar hukum serta petunjuk yang jelas, baik oleh KPU RI, KPU Provinsi Papua maupun Bawaslu Papua. Namun demikian lanjutnya, tentang apakah Komisioner KPU melakukan pelanggaran atau tidak akan kembali pada hasil sidang di DKPP nanti.

Sementara itu mengenai berapa lama proses ini akan berlangsung menurut para Komisioner KPU, tergantung dari hasil sidang awalnya. Jika sudah memenuhi unsur dan bisa diputuskan maka bisa saja hanya sekali sidang.

“Pada prinsipnya tidak ada orang yang kebal hukum, jadi kita siap jalani apa saja yang menjadi putusan DKPP,” kata Derek Mote.

Sementara itu Alfrets Petu menegaskan, apapun tindakan disiplin terhadap komisioner KPU saat ini, apakah ada sanksi atau tidak  bahkan jika mungkin komisioner KPU diberhentikan, maka tidak akan mempengaruhi keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Mimika. Karena yang bisa membatalkan keputusan tersebut hanya Mahkamah Agung (MA) dan itupun setelah melalui kajain hukum dan proses.

Oleh sebab itu, dirinya bahkan tidak terganggu dengan pernyataan Bupati Mimika yang menyatakan enggan memberikan dana bagi KPU jika yang ada saat ini masih komisioner KPUD yang lama.

“Itu kan hanya pernyataan pribadi tetapi pada akhirnya yang berlaku adalah apa yang dikatakan oleh hukum,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment