KPUD Mimika Tak Lagi Bermasalah usai Sidang DKPP

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Jumat (28/7), memenuhi panggilan sidang Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) di Jayapura.

Sidang terkait dengan pengaduan delapan Partai Politik (Parpol), mengenai hasil pleno penyempurnaan Keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019 oleh KPUD Mimika pada 18 Mei lalu. Pleno yang dilaksanakan dianggap tidak sah, karena ketidakhadiran Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua saat pleno.

Terkait sidang tersebut, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Kristian Viktor Kabey, mengatakan dirinya mempertanyakan pengaduan dari delapan parpol terhadap kelima Komisioner KPUD Mimika ke DKPP. Padahal, lanjut dia, delapan partai tersebut sudah memiliki perwakilan di DPRD Mimika.
“Kalau kami dari PBB melihat bahwa ini sudah sesuai. Jadi saya harap kita semua tidak usah menghalang-halangi DPRD yang ada sekarang ini. Rakyat sudah sangat rugi dengan kekosongan DPRD Mimika,” kata Viktor Kabey, saat ditemui awak media di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Jumat (28/7).

Lanjut dia, kalaupun saat ini komisioner KPUD Mimika menjalani sidang, Ia mengajak seluruh elemen baik bupati maupun seluruh politisi dan pengurus partai di Mimika, untuk mempercayakan sepenuhnya DKPP dalam memutuskan hasil sidang. Sebab sidang dilakukan secara terbuka, tentunya diharapkan tidak ada kong kali kong dengan pihak manapun. “Karena ini sidang terbuka,” ujarnya.

Soal keputusan DKPP nantinya, Ia menggaris bawahi, apabila komisioner KPUD dinyatakan melanggar kode etik, tetap tidak akan mempengaruhi apa yang sudah diputuskan oleh KPUD sebelumnya, yakni keputusan (SK) nomor 01 dan 02 tentang rekapitulasi perolehan suara dan perolehan kursi anggota terpilih DPRD Mimika, yang saat ini sedang berjalan.

Ia berharap proses sidang berjalan dengan baik. Setelah sidang, tidak ada lagi upaya untuk menghalangi proses peresmian DPRD Mimika termasuk kerja KPUD Mimika dalam menjalankan tahapan pemilu.


“Proses ini juga kan menghalangi kerja KPU. Jadi setelah ini kita semua harus legowo, sisa waktu aggota dewan yang saat ini ada, juga tinggal sedikit. Jadi biar dewan bisa bekerja dan mengawal pembangunan. Pembangunan harus running dan pengawasan serta aspirasi masyarakat juga perlu diakomodir. Karena masalah ini agenda tahapan KPU juga terhambat, termasuk belum adanya anggaran,” terangnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment