Kriteria Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN di Asmat

Bagikan Bagikan

SAPA (ASMAT) — Sebanyak 2.600 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Asmat mendapat tambahan penghasilan dari pemerintah daerah setempat. Meski begitu setiap ASN tidak serta merta memperoleh tambahan penghasilan sebab  ada sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi.

Bupati Asmat, Elisa Kambu mengatakan, kebijakan pemerintah daerah itu sejatinya untuk memotivasi ribuan ASN agar semakin mengedepankan etos kerja. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Elisa Kambu menerangkan, tambahan penghasilan bukan hak bulanan yang diterima utuh, tapi hak bersyarat. Artinya, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi pegawai agar bisa mendapat tambahan penghasilan, di antaranya tidak alpa bekerja (mangkir) dan berprestasi.

“Jadi kalau tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, itu tidak dibayar, karena bebannya dibayar ini dalam rangka mendisiplinkan pegawai,” kata Kambu, Rabu (19/7).

Pemerintah, kata bupati, tidak akan membayarkan tambahan penghasilan jika ASN tidak masuk kerja, sebab jelas pegawai yang alpa tidak memenuhi beban kerjanya. Pemberian tambahan penghasilan merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai.

“Kebijakan ini juga untuk mendisiplinkan pegawai. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, itu ada sanksi yang diberikan,” tuturnya.

Bupati mengingatkan seluruh ASN di Asmat untuk meningkatkan disiplin kerja agar mereka bisa memperoleh hak-haknya. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta untuk mengawasi kinerja stafnya.

Kambu mengungkapkan, ada sekitar 80-an pegawai yang tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan hingga 1 tahun. Instansi terkait diminta untuk tidak membayar gaji dan kerja kepada puluhan pegawai yang mangkir itu.

“Ada 30 orang yang sudah melaporkan diri, dan sisa 50 pegawai yang tidak ada laporan hingga kini. Saya akan terus evaluasi kinerja pegawai di setiap semester. Terutama pegawai distrik, guru dan tenaga medis di kampung-kampung,” tegasnya.

Tambahan penghasilan diberikan kepada ASN setelah pimpinan organisasi OPD mengajukan rekapan pembayaran beserta absensi pegawai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Rekapan pembayaran dan absensi pegawai ditandatangani setiap pimpinan OPD. BPKAD hanya mencairkan berdasarkan pengajuan dari pimpinan OPD,” terang Kepala BPKAD Asmat, Frans Sinurat di tempat terpisah.

Frans menyatakan ada lima kriteria pemberian tambahan penghasilan,  yakni beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Pemberian tambahan penghasilan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup).

Ia menambahkan, pemberian tambahan penghasilan sudah berjalan selama 4 tahun. Eksekutif dan legislatif akan terus melakukan evaluasi terkait kebijakan itu.

“Harapan Pak Bupati, jika etos kerja makin baik dalam pelayanan dan penerimaan daerah, maka pasti akan dinaikkan. Untuk saat ini, indikator yang dipakai masih berdasarkan absensi pegawai. Kalau tidak masuk kerja, tentu dipotong. Dan satu hal,  tidak ada istilah potongan tambahan penghasilan untuk digunakan ke hal-hal lain,” tandasnya. (Nuel)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment