LBDB Solusi Mengembangkan Koperasi dan UKM

Bagikan ke Google Plus
Staf Diskop dan UKM Provinsi Papua, Anny Ismaya saat menyampaikan pemaparan tentang LPDB
SAPA (TIMIKA) - Sebagai bentuk upaya mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LBDB). Lembaga ini akan memberikan bantuan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan KUR dan kredit bank.

Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif (Diskop dan EK) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyaluran kredit pembiayaan melalui LPDB-KUKM di Kabupaten Mimika. Kegiatan yang dipusatkan di ruang pertemuan Diskop dan EK, pada Selasa (11/7) dibuka secara langsung oleh Kepala Diskop dan EK Kabupaten Mimika, Cherly Lumenta dengan pemukulan tifa.

Staf Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Anny Ismaya,SH dalam pemaparannya mengatakan, prgram LPDB ini merupakan program unggulan dari pemerintah. Dimana pada 2000 sampai 2007, dana bergulir tersebut dikelola oleh beberapa deputi di Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, dalam rangka melakukan penertiban pengelolaan keuangan negara, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 99 tahun 2008. 

“Dengan PMK ini, maka pengelolaan dana bergulir di kementerian atau lembaga harus dilakukan oleh satuan kerja kementerian. Karenanya pada 2008 dibentulkah LPDB,”jelasnya.

Kata dia, karena LPDB merupakan program unggulan dari pemerintah, maka 100 persen sumber dananya berasal dari APBN. Yang memiliki suku bunga rendah dibandingkan program KUR, yakni 7 persen per tahun untuk simpan pinjam dan 4,5 persen per tahun untuk  sektor riil.

“Pada LPDB ini memberikan pinjaman kepada koperasi dan UKM. Dimana untuk koperasi bantuan yang diberikan minimal Rp150 juta, dan untuk UKM minimal Rp250 juta. Dengan bunga yang rendah dibandingkan program lainnya,”terangnya.

Ia menjelaskan, walaupun demikian, untuk mendapatkan bantuan, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk koperasi, harus berbadan hukum, telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dua tahun terakhir berturut-turut., legalitas pengurus dan pengawas, status kantor jelas, memperoleh SHU yang positif dalam 1 tahun terakhir, dan memiliki NPWP.

Sementara untuk UKM, usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis, memiliki badan usaha dan legalitas usaha, laporan keuangan yang tersetruktur, memiliki laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Pblik (KAP), dan memiliki kantor atau lokasi usaha yang jelas.

“Setelah semua persyaratan itu dilengkapi, maka akan ada tim survei yang akan turun ke lapangan. Untuk memastikan kebenaran usaha tersebut,”ujarnya.

Lalu bagaimana pengiriman proposal permintaan bantuan tersebut. Ia menjelaskan, karena untuk saat ini di Papua belum terbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengakomodir LPDB, maka untuk sementara kantor masih di Jakarta. Sehingga ada tiga cara, yakni pemohon bisa datang langsung ke Jakarta, melalui Diskop dan UKM Provinsi, atau dikirim melalui pos.

“Untuk di Papua BLUD tersebut, akan dibentuk pada 2018 nanti. Karenanya, kami akan melakukan studi banding ke Maluku yang sudah memiliki BLUD. Diharapkan, apabila sudah dibentuk di Papua, maka masyarakat sudah tidak perlu lagi mengurus di Jakarta,”tuturnya.(Red)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment