Lemasko Berharap Mimika Tidak Masuk Meepago

Bagikan ke Google Plus
Marianus Maknaipeku
SAPA (TIMIKA) – Wakil Ketua III Bidang Kemasyarakatan, Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku mengatakan, Lemasko mendukung kebijakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe terkait pembagian wilayah adat di Papua. Namun pihaknya meminta dan berharap agar Mimika tidak masuk ke wilayah adat Meepago.

“Lemasko menyatakan satu sikap, bahwa kami sangat mengapresiasi dan mendukung sekali apa yang akan dilakukan oleh Gubernur Papua. Tapi yang kami minta, Pak Gubernur jangan melupakan wilayah adat Bomberai,” kata Marianus saat ditemui wartawan di kantor Lemasko di Jalan Poros Mapurujaya, Rabu (5/7).

Marianus mengatakan, namun sebelum melaksanakan pembagian wilayah adat di Papua, pihaknya meminta kepada Gubernur, agar berkoordinasi dengan tokoh adat di daerah masing-masing. Sehingga dalam pembagian wilayah adat sesuai dengan dengan kultur budaya dari masing-masing daerah.

Ia menjelaskan, kenapa perlu koordinasi dengan tokoh adat setempat, khususnya Mimika. Hal ini karena, wilayah adat Bomberai merupakan daerah yang berada diwilayah selatan Papua. Dimana kehidupannya bergantung dari sungai, meramu makanan, dan hanya memakai cawat sebagai pakaian mereka. Atau biasa lebih dikenal dengan 3 S (Sungai, Sagu, Sampan). Dan itu, berbeda dengan kultur budaya masyarakat dari wilayah Meepago dan La Pago. Namun, kalau disatukan dengan wilayah adat Anima (Asmat, Mappi, dan Merauke) masih bisa, karena ada persamaan kultur.

“Karena kita ini orang pantai yang bisanya melaut, meramu, dan tidak bisa pakai koteka. Ditambah dengan bahasapun juga beda, maka Mimika jangan dimasukkan kedalam wilayah Meepago atau ke wilayah adatnya orang lain. Sebab kawasan Mimika terletak di wilayah selatan Papua,” terangnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya meminta kepada Gubernur Papua agar dalam pembagian wilayah adat tidak dilakukan secara sepihak. Tetapi bagaimana berkoordinasi dengan tokoh adat dari suatu daerah. Sehingga bisa mengetahui persis batas wilayah, agar tidak serta merta membagi wilayah tersebut. Apalagi geografis di Papua seperti ini, yang memiliki pesisir pantai dan pegunungan.

“Gubernur harus berkoordinasi dengan tokoh adat setempat yang tahu persis batas wilayah adat. Jangan mengambil keputusan yang sepihak,”ungkapnya.

Perlu diketahui, Papua terdiri dari 257 suku bangsa. Seluruh suku bangsa tersebut dikelompokkan menjadi 7 wilayah adat, yakni Mamta : Papua Timur Laut, Saereri : Papua Utara/Teluk Cenderawaih, Domberai : Papua Barat Laut, Bomberai : Papua Barat, Anim Ha : Papua Selatan, La Pago : Papua Tengah, dan Meepago : Papua Timur. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment