Lima OPD Asmat Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK

Bagikan Bagikan



SAPA (ASMAT) — Lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Asmat diminta untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat, Rudolfus D. Noviarto usai memberikan materi pelatihan pengelolaan aset daerah kepada puluhan staf OPD, pada Senin (17/7).
Lima OPD yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan Dinas Pendidikan.
Diungkapkan Rudolfus, temuan pada Dinas Lingkungan Hidup terkait persediaan bibit Tanaman Mangrove yang terdiri dari tiga jenis, yakni Rhizopora, Acenia dan Soneratia yang tidak diberi tanda pengenal sesuai dengan jenis bibit yang ada, serta tidak ada pengamanan.
“Rekomendasi dari BPK agar masing-masing bibit itu diberi nama, lalu persemainnya harus dikunci, ada pengamannya sehingga tidak ada pencurian disitu,” katanya.
Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, ada temuan terkait penyerahan 171 unit rumah kepada masyarakat tanpa disertai berita acara serah terima. “Direkomendasikan untuk dibuat berita acara serah terima tahun 2016 kemarin,” katanya.
Temuan pada Dinas Pariwisata dan Budaya terkait persediaan patung ukiran yang berada di art shop di Jakarta dan Bali, dimana tidak terdata oleh bendahara barang dinas tersebut. “Rekomendasinya agar dicatat, karena kemarin dua tempat persediaan ini tidak masuk dalam laporan keuangan. Nominalnya berapa itu dikasih masuk dalam laporan keuangan,” tuturnya.
Selanjutnya temuan pada Dinas Perindagkop terkait belanja permodalan koperasi ASN yang hilang karena dicuri. BPK merekomendasikan agar dinas tersebut membuat pengamanan fisik di gudang koperasi.
“Lalu diminta untuk segera menjalankan fungsi koperasi itu, karena selama ini belum jalan,” ungkapnya.
Temuan kelima pada Dinas Pendidikan. Yang mana sekolah-sekolah negeri belum menyelenggarakan pencatatan atas mutasi barang masuk dan keluar dalam buku persediaan. Sekolah juga belum melakukan opname fisik sehingga tak diketahui berapa sisa persediaan per 31 Desember 2016. (Nuel)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment