Lurah Pasar Sentral Tidak Tahu Pembangunan Lapak

Bagikan ke Google Plus

SAPA (TIMIKA) - Kepala Kelurahan Pasar Sentral Timika Dominikus Savio Teubun mengatakan, pihaknya tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pembangunan lapak-lapak di halaman  dan di depan kantor kelurahan tersebut. 

"Kalau lapak ini di buat untuk sementara oke, tapi kalau permanent untuk difungsikan terus itu tidak cocok," kata Dominikus saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/7). 

Menurutnya, program pengembangan pasar sudah di luar dari perencanaan dan design pasar sehingga perlu diperhatikan oleh Disperindag dan UPTD Pasar selaku dinas yang berwenang. 

"Program pengembangan pasar ini bukan seperti ini. Tapi, yah itulah ini kewenangan Disperindag dengan UPTD," kata Dominikus. 

Ia mengakui bahwa selama pembangunan lapak-lapak di dalam lokasi pasar dan di depan kantor Lurah tidak ada koordinasi dari Disperindag dan UPTD kepada pihak kelurahan. Kendati demikian pihaknya hanya diam, namun ia berharap para pedagang bisa menjaga kebersihan di Depan kantor Kelurahan, sehingga telah merusak keindahan kota. 

Sementara itu ditempat terpisah politisi Partai Bulan Bulan (PBB), Kristian Viktor Kabey mengatakan, pihaknya merasa resah dengan pembangunan lapak liar yang berada di dalam lokasi pasar. Bila DPRD Mimila telah aktif kembali dalam minggu ini, pihaknya akan tinjau langsung Pasar Sentral dan membongkar lapak-lapak yang di luar dari rencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bahaya banjir. 

Menurutnya, saat ini jangan lihat keuntungan, tapi bagaimana mengantisipasi bahaya banjir bila hujan turun lebat seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Hal tersebut yang perlu diantisipasi oleh Disperindag dan pedagang. 

"Kalau mereka semua kena banjir nanti bahaya dan menambah kekumuhan di pasar," kata Viktor, Selasa (11/7). 

Selain itu, Pemkab Mimika akan merasa malu apabila ada pejabat provinsi atau pejabat dari pusat yang mengunjungi Timika. Apabila ditemukan hal seperti itu, dinas yang bersangkutan yang menjadi sorotan karena tidak mampu menata dan menertibkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. 

"Kalau ada pejabat datang kita akan malu karena pasar tidak tertata dengan baik," ungkapnya. 

Ia mengakui kondisi seperti ini terjadi karena selama ini tidak ada DPRD sehingga fungsi pengawasan terhadap apa yang dikerjakan ekskutif tidak berjalan. 

"Ini karena tidak ada fungsi kontrol karena DPRD tidak berjalan, setelah DPRD diaktifkan lapak-lapak itu akan di bongkar semua," katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment