Masalah Insentif Guru Pengaruhi Hasil WTP

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Politisi Partai Bulan Bintang Kristian Viktor Kabey menegaskan, persoalan dana insentif guru honorer dan beberapa anggaran lainnya sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan BPK. Dalam dua tahun terakhir, Mimika menyandang hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara logika hasil WTP menggambarkan penggunaan anggaran dinyatakan wajar.

“Kalau bermasalah seperti ini terus kenapa pemeriksaan BPK wajar-wajar saja.? Kan tidak ada masalah. Berarti Kepala Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang tidak anggarkan,” kata Viktor.

Viktor juga mempertanyakan dana insentif guru tahun 2017 yang diduga tidak diakomodir Kepala Dispendasbud  di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). Pada hal dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2017, dana insentif guru tersebut dimasukkan sekitar Rp 6 miliar,.

“Untuk tahun 2016 itu DPRD membahas dan itu ada dan sudah terbayar. Tahun ini harusnya ada karena dibahas di Musrenbang 2017. Tapi kenapa sekarang tidak ada,” kata Viktor kepada Salam Papua via telepon, Rabu (26/7).

Viktor menjelaskan, apabila anggaran insentif ada dalam APBD tahun 2016, seharusnya anggaran tersebut juga ada dalam APBD tahun ini.  Bila dana tersebut tidak ada maka ini merupakan kesalahan dari Kadispendasbud yang tidak mengakomodir anggaran insentif.

“Pertanyaannya kenapa tahun lalu dianggarkan, tahun ini tidak. Kadispendasbud tidak bisa begitu, insentif itu harus dibayarkan,” jelasnya.

Viktor menambahkan tidak diakomodirnya anggaran insentif guru disebabkan karena tidak aktifnya DPRD Mimika, sehingga penetapan APBD tidak melalui sidang pembahasan di DPRD.

“Kalau DPRD aktif pasti kita akan anggarkan itu,” ujarnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment