Masyarakat Diminta Manfaatkan Program Sertifikasi Tanah BPN

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Tokoh Pemuda Amungme dan juga politisi Hanura Yohanis Wantik meminta masyarakat Kota Timika  yang memiliki tanah yang cukup luas memanfaatkan program sertifikasi tanah nasional dari program Badan Pertanaha  Nasional (BPN).

Saya himbau kepada masyarakat agar tidak menjual tanah yang besar kepada pengusaha dan maanfaatkan sertifikasi nasional dengan sebaik-baiknya,” katanya saat ditemui wartawan di DPRD Mimika, Jumat (28/7).

Menurutnya, saat ini masyarakat asli Papua, khususnya Amungme dan Kamoro, hampir tidak punya tanah lagi di zona strategis, padahal di jalan-jalan utama saat ini sebelumnya adalah milik masyarakat. Untuk itu dirinya menyarankan kepada masyarakat agar menjual tanah tidak terjadi lagi. Masyarakat harus menerbitkan sertifikat tanah, apalagi saat ini pengurusannya tidak sulit lagi, sehingga kalaupun dijual maka mengikuti standar harga tanah yang berlaku.

Kita lihat saja masyarakat Amungme dan Kamoro hampir tidak punya tanah lagi didalam kota, jadi kalau bisa jangan jual tanah lagi,” ujarnya.

Dikatakannya berkaitan dengan penrbitan sertifikat, BPN agar tidak dengan mudah menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat non Papua, jika luasnya cukup besar. Apalagi kalau hanya dengan modal pelepasan.

Kami minta kepada BPN supaya harus teliti pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat non Papua,” katanya.

Dia menghimabau bagi yang memegang surat pelapasan tanah, khususnya masyarakat non Papua seharusnya memenuhi prosedur. Ia mencontohkan surat pelepasan harus mulai dari RT, Lurah hingga distrik serta pelepasan secara ulayat dari dua lembaga, yakni Lembaga Musyawarah Adat Amunge (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro (Lemasko).

“Jadi jangan gampangkan terbit sertifikat, kalau luas tanahnya cukup besar.  Karena pasti itu dibeli dengan harga yang sangat murah dari masyarakat, dan itu suatu pembodohan,” ujarnya.

Dia juga mengajak  pengusaha atau warga non Papua lainnya yang sampai saat ini masih terbelit dengan sejumlah persoalan tanah dengan masyarakat. Munculnya  klaim dari masyarakat terhadap tanah-tanah milik pemerintah, dikarenakan selama ini, pemerintah juga membeli dari masyarakat  ada dokumen hukum yang jelas seperti sertifikat.

“Banyak tanah pemerintah yang masalah. Itu karena belinya tidak mempertimbangkan dokumennya, sekarang yang timbul ke permukaan baru puluhan, nanti kalau semua masyarakat menuntut baru ketahuan, ada ratusan,” ajaknya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment