Minta Pimpinan Adat Tidak Berpolitik Itu Langgar UUD

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Robertus Waraopea, SH mengatakan permintaan agar pimpinan tiga lembaga adat di Timika, Lemasko, Lemasa dan LPMAK tidak berpolitik, termasuk tidak mencalonkan diri sebagai bupati dari Pilkada serentak 2018 merupakan pembunuhan karakter dari masyarakat Amungme dan Kamoro. Selain itu didalam UUD 1945 mengatur tentang kebebasan bagi warga Negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

“Jadi pertama itu menyayangkan pernyataan tokoh pemuda yang tidak memahami aturan, hukum, dasar-dasar keputusan masyarakat adat suku Kamoro yang secara tidak langsung mencederai aspirasi masyarakat Kamoro. Yang sebenarnya kami masyarakat mempertanyakan undang-undang mana di bab berapa dan pasal berapa yang melarang pimpinan lembaga adat mencalonkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati,” kata Robert saat ditemui dibilangan jalan Budi Utomo, Jumat (28/7). Robert menanggapi pernyataan salah satu tokoh pemuda Amungme tentang pimpinan lembaga adat agar tidak masuk dalam dunia politik.

Robert menjelaskan, dalam UUD 1945 disebutkan setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih dan memilih baik dalam Pilpres, Pilgub, dan Pilkada. Dengan demikian tidak ada yang bisa menghalang-halangi seseorang untuk menjadi pemimpin daerah. Tindakan menghalang-halangi  itu melanggar hak asasi manusia secara universal dan tidak ada diatur di dalam aturan organisasi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

“Yang kami tahu bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dan itu ada ranah hukum yang mengatur,” jelasnya.

Robert juga menegaskan, dirinya tidak menggunakan anggaran hibah dari Freeport dengan tujuan pengembangan masyarakat untuk kepentingan politik. Karena semua itu sudah diatur didalam anggaran dasar dan anggara rumah tangga, sehingga jangan ada tanggapan dari masyarakat Amungme dan Kamoro bahawa anggaran pengembangan dari Freeport kepada masyarakat dipergunakan oleh pimpinan lembaga adat untuk kepentingan politik.

Ia menjelaskan setiap figur yang berasal dari masyarakat lembaga adar sangat dipercaya karena telah memimpin lembaganya.

“Jangankan Lemasa, Lemasko dan LPMAK, presiden saja yang memegang anggaran sampai triliunan rupiah saja  dia mencalonkan diri dan tidak menggunakan anggaran itu,” tegasnya .

Ia mengungkapkan, pencalonan dirinya sebagai kepala daerah sesuai dengan keputusan lembaga musyawarah adat yang didalamnya terdapat dewan pimpinan adat dan pengurus Lemasko. Dengan demikian dipilih untuk menjadi calon bupati nantinya akan diikat oleh sasi adat. Agar supaya ketika figur yang terpilih nanti bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat. 


“Kalau untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati itu bukan keinginan saya tetapi keinginan lembaga sesuai dengan keputusan musyawarah adat yang dihadiri oleh dewan pimpinan adat lemasko kepada tanggal 5 Juli. Lalu figur yang nantinya maju akan diikat oleh sasi adat agar ketika figur itu saat menjadi bupati betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment