Nama DKP Akan Berubah Setelah Restrukturisasi

Bagikan ke Google Plus
Leentje A.A Siwabessy
SAPA (TIMIKA) - Nama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mimika saat ini masih belum ada perubahan. Hal ini dikarenakan, belum ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang restrukturisasi dalam pengalihan kewenangan bagian kerja daerah ke provinsi dan pusat.

Saat diwawancarai di ruang kerjannya, Senin (10/7) Kepala DKP, Leentje A.A Siwabessy mengakui, meski perda restrukturisasi tersebut belum dilakukan. Namun berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, maka telah ada beberapa urusan daerah yang sudah menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat.

“Sekarang itu untuk wilayah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sudah bagian urusan pusat. Ini karena radius 0 hingga 12 mil. Tapi sambil menunggu restrukturisasi nama DKP belum bisa kita rubah,”tutu Leentje.

Leentje mengatakan, berdasarkan struktur kedinasan seharusnya di daerah sudah tidak mengatur tentang kelautan dan perubahan beberapa bidang, seperti tangkap dan budi daya yang harus berdiri sendiri-sendiri. Meski demikian, menurut dia selama restrukturisasi belum dipastikan berdasarkan Perda, maka masih terangkum dalam DKP.

Dijelaskan Leentje, jika adanya restrukturisasi, maka akan ada penambahan dan pengurangan bidang dan seksi yang juga dirubah secara struktur. Dan terkait kewenangan yang akan dikelola daerah, Provinsi dan Pusat juga telah dibahas pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakorni) di Jakarta.

“Sekarang DKP masih berjalan dengan struktur yang lama.  Karena meski sudah ada bidang-bidang yang dialihkan, tapi selama restrukturisasi belum ada maka kita tetap pada apa yang ada,”ungkapnya.

Leentje mengatakan, dirinya masih belum memastikan program-program lama yang akan menjadi prioritas utama pada sisa waktu akhir 2017 ini. Hal tersebut dikarenakan Dokumen Penerapan Anggaran (DPA) DKP masih harus diperbaiki, karena terjadi kesalahan.

“Saya belum lihat DPA, memang kemarin  sudah kita terima. Tapi karena ada kesalahan nama, makanya kita kembalikan untuk diperbaiki. Nanti kalau DPA sudah jelas, baru kita bisa lihat kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lanjutkan,”tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment