Nopol Mobil Luar Daerah Rugikan Pemkab Mimika

Bagikan ke Google Plus

SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mimika, Jhon Rettob  mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika  dirugikan dengan adanya mobil pribadi yang memiliki Nomor Polisi (Nopol) dari luar daerah.
Kerugian itu terutama  taksi gelap atau mobil rental karena pemilik kendaraan tersebut tidak membayar pajak, baik itu pajak kendaraan dan  parkir di pinggir jalan di daerah ini,” kata John saat ditemui di Graha Eme Neme Yauware belum lama ini.
Jhon menjelaskan, data yang dimiliki Dishubkominfo  terdapat 36 pangkalan taksi gelap yang tersebar di Kota Timika dan sebagian besar kendaraannya berasal dari luar Mimika. Keberadaan pangkalan taksi gelap  itu  juga tidak memiliki ijin alias ilegal.
John menegaskan Dishubkominfo  akan melakukan penertiban terhadap pangkalan taksi gelap. Penertiban itu untuk mengurangi kehadiran kendaraan roda empat yang berasal dari luar Mimika . Namun, sebelum penertiban dilaksanakan  akan disosialisasikan terlebih dahulu.
Kami akan  melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Terutama kepada  pemilik mobil rental tersebut,” kata Jhon.
Dalam sosialisasi nantinya, kata John, pihaknya akan menyarankan agar taksi gelap harus masuk dalam satu wadah yang berbadan hukum, baik itu dalam bentuk koperasi ataupun lainnya.
Selain itu, operasional taksi gelap juga akan diatur perwilayah. Sehingga, kedepan direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan Bandara ataupun pihak hotel yang ada di Timika.
“Dengan dibentuknya suatu wadah tersebut, maka akan memudahkan dalam melakukan pendataan, mulai dari berapa armada sampai kepada penanggungjawabnya  apabila terjadi sesuatu,” jelasnya.
Sementara terkait Nopol dari luar Mimika, diakui dia, pihaknya akan melakukan pendataan secara rutin dengan bekerjasama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Mimika, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Samsat dan TNI melalui razia. Hal ini dilakukan, guna dapat melakukan penyelidikan alasan apa sehingga pemilik kendaraan dari luar enggan untuk melakukan mutasi kendaraannya. Selain itu juga guna mengantisipasi adanya kendaraan mobil bodong yang masuk ke daerah ini.
Keberadaan kendaraan yang menggunakan Nopol luar juga diakui dia sangat merugikan Pemkab Mimika. Sebab, pemilik kendaraan tentunya tidak melakukan pembayaran pajak di daerah ini, melainkan membayar pajak dari daerah asal kendaraan tersebut.
“Secara prinsip kami tidak menyusahkan, tetapi mengatur regulasi yang ada.  Ini dilakukan karena pajak kendaraan dibayarkan di luar daerah bukan di Mimika, sehingga pemerintah rugi,”katanya. (Irsul)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment