P2MA-PTP Kritik Kinerja Komnas HAM

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Sekjen Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MA PTP) wilayah Mimika, Willson Zonggonao mengkritik kinerja dari Komnas HAM terhadap sejumlah permasalahan HAM di Papua yang sejauh ini tidak tuntas.

Menanggapi kehadiran Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Natalis Pigai dan Tim yang diutus langsung dari pemerintah RI ke Mimika untuk ikut menyelesaikan masalah mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Willson menegaskan, jika benar-benar utusan dari Komnas HAM RI ingin membantu dalam penyelesaian masalah tersebut, maka harus melibatkan P2MA PTP dan diselesaikan melalui jalur hukum.

“Mari kita bersama bergandengan tangan dan menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum yakni melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI sehingga benar-benar tuntas agar jangan ada kecurigaan-kecurigaan antara kedua bela pihak (PTFI dan karyawan-Red),” kata Willson kepada Salam Papua, Kamis (20/7).

Willson menjelaskan, P2MA PTP sebagai perwakilan dari masyarakat adat Pegunungan Tengah Papua yang berada di Kabupaten Mimika, sangat bangga dan mendukung penuh kehadiran kakak Natalis Pigai,  sebagai Ketua Komnas HAM RI yang turut dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Management PTFI dan karyawan yang mogok kerja sejak tanggal 21 April 2017 hingga saat ini.

“Pesan kami adalah kami sangat salut, namun jangan terjadi seperti kejadian pelanggaran HAM yang terjadi tahun lalu di Koperapoka, terjadi penembakan antara pihak keamanan yang memakan korban jiwa warga sipil dan ditangani langsung oleh Komnas HAM RI. Juga kasus yang sama terjadi di Kabupaten Paniai/Enarotali terhadap siswa SLTA, yang mana sampai saat ini belum juga ada penyelesaian,” kata Willson.


Willson juga mempertanyakan di mana Komnas HAM, saat terjadi intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu awal mulai aksi mogok kerja karyawan dilakukan? “Kami harapkan, jika ingin benar-benar membantu dalam penyelesaian masalah ini, maka jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain kedepannya. Marilah kita bersatu dan saling mendukung serta berbicara dengan kepala dingin melalui prosedur atau jalur hukum yang berlaku, sehingga tidak mengganggu ketentraman dan keamanan di Kabupaten Mimika,” kata Willson. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment