Pasal Makar Hambat Ekspresi Kebudayaan Warga Papua

Bagikan Bagikan
SAPA (JAKARTA) - Antropolog Universitas Negeri Papua (Unipa) I Ngurah Suryawan menyebutkan bahwa problem serius di Papua bukan persoalan kesejahteraan, namun persoalan dalam perspektif kebudayaan.

"Ketentuan terkait makar ini yang menjadi hantu (hambatan) bagi orang Papua untuk mengekspresikan kebudayaannya dan itu tercermin jelas dari dampak yang mereka sekarang rasakan," ujar Suryawan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (25/7).

Suryawan memberikan keterangan tersebut dalam sidang uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait frasa "makar" sebagai ahli yang diajukan oleh Pemohon uji materi ketentuan makar dengan nomor perkara 28/PUU-XIV/2017.

Suryawan kemudian mengatakan bahwa berdasarkan studi antropologi, dampak dari pasal yang mengatur makar menimbulkan ketakutan dan trauma karena berurusan dengan aparat keamanan, sehingga kemudian warga Papua menjadi tertutup untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan kebudayaan Papua.

"Jadi, saya kira problem diskriminatif dan stigmatisasi, itu yang dilanggengkan, salah satunya melalui produk-produk hukum yang mengekang kebebasan orang Papua," kata Suryawan.

Sebagai contoh Suryawan memaparkan satu kasus ketika sejumlah warga Papua merayakan ibadah syukur yang berkaitan dengan agama, namun kemudian dianggap sebagai pemufakatan jahat.

"Lagi-lagi kita ternyata gagal memahami bagaimana kebebasan ekspresi itu tidak hanya dinilai oleh standar-standar negara atau ancaman permufakatan jahat, tapi sepatutnya kita juga meletakkan bagaimana itu juga dinilai dalam konteks kebudayaan," ujar Suryawan.

Permohonan perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 diajukan oleh sejumlah warga Papua yaitu; Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai, dan Pastor John Jonga, serta Yayasan Satu Keadilan dan Gereja Kemah Injil di Papua yang memohon uji materi Pasal 104, serta Pasal 106 hingga Pasal 110 KUHP.

Menurut Pemohon, ketentuan mengatur soal makar tersebut digunakan Pemerintah untuk mengkriminalisasi Pemohon serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment