Pemerintah Bertanggungjawab Atas Pembiayaan Pilkada

Bagikan ke Google Plus
Theodora Ocefina Magal 
SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika, Theodora Ocefina Magal mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus bertanggungjawab atas pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.

Kata dia, kenapa pemerintah perlu  bertanggungjawab? Hal ini karena, tahapan-tahapan Pilkada yang hendak dilakukan oleh KPUD Mimika masih belum bisa dilaksanakan. Ini karena belum adanya pengalokasian anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang bersumber dari APBD.

"Anggaran Pilkada itu jelas dianggarkan dari APBN dan APBD. Sehingga tidak ada jalan lain harus dibiayai oleh pemerintah daerah, sesuai Surat Edaran dari Mendagri," kata Ocefina saat ditemui Salam Papua diruang kerjanya di kantor KPUD Mimika jalan Yos Soedarso, kamis (13/7).

Ocefina menjelaskan, untuk batas akhir pencairan anggaran diundur pada September mendatang. Namun dirinya berharap agar pencairan anggaran sebelum bulan tersebut. Karena dengan adanya anggaran tersebut, akan digunakan oleh panitia pelaksana (Panpel). Dan ini berpengaruh pada penyelenggara Pemilu nantinya.

"Untuk anggaran terakhir 9 September 2017, dengan dilakukannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Walaupun demikian, kami harap anggaran tersebut sebelum September, agar pelaksanaan tahapan bisa dijalankan,”tuturnya.

Sementara untuk NPHD sendiri. Kata dia, sesuai dengan tahapan resmi yang dikeluarkan oleh KPU RI yang diatur di dalam Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2017, maka penandatanganan NPHD terakhir akan dilaksanakan pada 9 September 2017, untuk seluruh wilayah Indonesia.

“Seharusnya NPHD sudah dilakukan, tapi dengan pertimbangan kondisi keuangan keuangan daerah bisa saja September tetapi itu sudah harus rampung,” kata Ketua KPU Mimika.

Ocefina menambahkan, sudah saatnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sudah dibentuk untuk mengawal jalannya Pemilikada. Namun melihat waktu yang tersisa ini, maka bisa disampaikan sangat terbatas untuk membentuk Panwaslu di Kabupaten. Hal tersebut yang perlu dipikirkan oleh Pemkab Mimika berkaitan dengan penyelenggara Pemilukada.

Lanjutnya, pihaknya berharap agar Pemkab mendukung suksesnya Pilkada, mulai dari proses tahapan sampai dengan berjalannya pesta demokrasi tersebut.

“Pemkab Mimika harus mendukung suksesnya Pilkada. Hal ini dilakukan, agar tidak terulang kejadian yang lalu, tanpa adanya Panwaslu,”ungkapnya.(Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment