Pemerintah Pusat Akan Bangun Rumah Susun Bagi Nelayan

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mimika, Leentje A.A Siwabessy mengakui, ada beberapa program-program Pemerintah Pusat  melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang akan diprioritaskan untuk seluruh Daerah termasuk Kabupaten Mimika yakni, pembangunan Rumah Susun di Poumako yang sebagai hunian khusus bagi nelayan se Mimika.

“Pembangunan rumah susun untuk nelayan itu salah satu program Pusat yang dipaparkan saat Rakornis di Jakarta beberapa waktu lalu. Yah kita siap menyambut dengan program itu kalau memang tidak ada hambatan,”tutur Leentje saat diwawancarai di raung kerjanya, Senin (10/7).

Namun menurut Leentje, pembangunan rumah susun akan terwujud jika sudah memenuhi berbagai parsyaratan yang ditentukan pusat, dimana seluruh nelayan di setiap wilayah termasuk Mimika harus membentuk koperasi-koperasi. 

Sementara syarat dalam mendirikan suatu koperasi harus memiliki badan hukum melalui akta notaries. Namun untuk memperlancar hal tersebut pihaknya akan melakukan diskusi bersama Dinas Koperasi dan Ekonomi Kretif agar semua nelayan bisa dikomodir keanggotaan.

“Kita akan berusaha untuk berkoordinasi dengan dinas koperasi, sehingga bagai mana caranya supaya kita bisa mendukung atau menyambut program yang sudah disiapkan dari pusat,”ujarnya.

Ia menambakan, secara keseluruhan semua nelayan di Mimika sudah memilki koperasi, akan tetapi koperasi tersebut tidak secara khusus mengakomodir para nelayan. Sedangkan yang diinginkan dari Pusat adalah koperasi tersebut murni mengakomodir masyarakat yang merupakan nelayan, bukan petani dan peternak atau koperasi bersama.

Selain kepesertaan dalam koperasi khusus nelayan, pusat juga menginginkan agar seluruh nelayan harus memiliki Kartu Nelayan tanpa terkecuali. Namun untuk kartu Nelayan diakuinya, di Mimika sudah hampir seluruh nelayan telah memilki Kartu sehingga untuk selanjutnya hanya mendata kembali sehingga bisa mengakomodir nelayan yang masih belum memilki kartu Nelayan.

Sehingga jika semua nelayan telah memilki Kartu nelayan, maka selanjutnya pemerintah pusat akan menerbitkan kartu jaminan berupa asuransi yang akan dilaksanakan melalui Jasindo sehingga ketika para nelayan mengalami musibah di laut, akan ada jaminan dari sebagai tanggungan Negara.

“Kartu nelayan dan Jasindo itu nanti berupa elektrik seperti e-KTP yang bisa dikonek ke Provinsi dan Pusat. Jadi kalau suaminya nelayan, berarti Istri dan anak-anak termasuk dalam asuransi tersebut,”ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment