Pemilik Akun Demmy Daskunda Masih Berstatus Saksi

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Jajaran Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Mimika masih melakukan pemeriksaan secara intensif oknum ASN Pemkab Mimika yang berinisial DD. DD diduga melanggar Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait postingan melalui akun Facebook Demmy Daskunda.

“Yang bersangkutan masih berstatus saksi. Barang bukti berupa handphone dan laptop sudah kita sita,” kata Kepala Satreskrim, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan, SIK, Jumat (28/7), di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Jalan Cenderawasih.

DD dilaporkan ke polisi oleh Pemuda Katolik (PK), karena memosting foto pastor Adrianus Warjito, SCJ bersama ratusan guru honorer melakukan orasi di depan kantor Dispendasbud Mimika pada Senin 24 Juli, disertai tulisan yang terdiri didalamnya empat poin pertanyaan.

Poin pertanyaan kedua dalam postingannya, adalah yang paling dipersoalkan oleh PK dalam laporan polisinya (LP). Sebab pertanyaan itu dianggap sudah menyakiti perasaan umat katolik, terlebih khusus umat katolik di Mimika. Dimana akun Demmy Daskunda menanyakan, ‘2.Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?’.

Jika benar DD melakukan suatu perbuatan dengan cara memosting tulisan dan menyakiti orang lain, maka DD terancam Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 milyar.

“Kita akan minta keterangan saksi ahli dulu, ahli bahasa dan pidana dalam Undang-Undang ITE,” kata Dion, sapaan akrab Kepala Satreskrim.

Usai DD dilaporkan PK ke polisi pada Kamis (27/7) siang, malam harinya DD mendatangi komplek biara di SP 3. Saat itu DD langsung diambil oleh personil Satreskrim dan Timsus Polres Mimika, untuk dibawa ke Kantor Pelayanan Polres Mimika guna proses penyelidikan.

Sementara itu atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh DD, juru bicara PK Erick Welafubun mengimbau, umat katolik di Mimika agar tidak membuat gerakan tambahan, apalagi sampai memunculkan gerakan yang bernuansa SARA.


“Proses hukum kasus tersebut diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian,” ujar Erick. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment